makalah kwn

KUMPULAN MAKALAH

Diajukan Sebagai Tugas dalam Mata Kuliah

KEWARGANEGARAAN

Disusun oleh :

FADHLI RASYID.TM

409.333

Dosen pembimbing :

Dra.Sasmi Nelwati, M. Pd

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

IMAM BONJOL PADANG

1430 H/2009 M

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

  1. A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologi identitas berasal dari kata “identitas dan nasional” kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain.

Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan yang juga merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti keinginan. Cita-cita dan tujuan himpunan kelompok, inilah yang akhirnya disebut identitas nasional

  1. B. Unsur-unsur Pembentukan Identitas  Nasional

Identitas nasional pada saat sekarang ini terbentuk dari enam unsur.

  1. Unsur sejarah

Di mana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini pernah di jajah oleh negara Belanda. Portugis dan Jepang dampak dari penjajahan tersebut secara langsung telah menjadikan rakyat kita miskin bodoh, dan keterbelakangan, dari kejadian tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan suatu perjuangan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan, kemiskinan serta segala apa yang telah di ambil dari bangsa ini. Dari perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, yang gagah berani melawan para penjajah yang tidak takut akan kematian, menjadikan suatu identitas bangsa Indonesia, yang harus kita banggakan karena itu adalah membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

  1. Unsur kebudayaan

Kebudayaan yang menjadi pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur yaitu:

  1. Akal budi
  2. Peradaban
  3. Pengetahuan

Dari ketiga aspek tersebut menggambarkan bahwa betapa bangsanya kita bangsa Indonesia yang memilik budi pekerti yang baik. Itu terlihat dengan perilaku yang kita lihat yang saling menghormati antara bahwahan dengan atasan dan juga sebaliknya.

Begitu juga dengan peradaban yang kita miliki begitu terjadi dengan baik salah satu contoh peradaban dalam politik. Di mana kita ketahui dengan dua laki pemilu yang kita laksanakan secara langsung itu merupakan salah satu contoh dari peradaban.

  1. Budaya unggul

Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka berdaulat, bersatu maju, adil dan makmur. Untuk itu dalam pencapaian yang komplek tentu kita membutuh nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan yang dijadikan idealogis yang secara ideal dan normatik.

  1. Suku bangsa

Suku bangsa yang beragam merupakan identitas nasional kita dibandingkan negara lain, yang terdiri dari 300 suku bangsa.

  1. Agama

Menurut UU. No 16 tahun 1969. negara Indonesia mengakui multi agama yaitu; Islam, Kristen, hindu, budha dan khong huju.

  1. Bahasa

Bahasa Indonesia merupakan suatu identitas Indonesia yang terkenal dengan bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung yang mendiami pulau nusantara ini.

  1. C. Nasionalisme Indonesia dan Konsep Turunannya

Pengertian nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara atau bangsa sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif  sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman klonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara objektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identitas untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh para fouding father berkelindaan dengan konsep-konsep, lanjutkan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih di konkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik.

Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusik dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalisme mempengaruhi konsep selanjutnya tentang negara bangsa-bangsa warga dan dasar negara Indonesia.

Jadi konsep sebuah negara harus mempunyai beberapa syarat pokok yaitu:

  1. Rakyat/ warga negara

Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkrit rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik.

  1. Wilayah

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar wilayah Indonesia di bagi kepada 3 bagian:

  1. Daratan (wilayah darat)
  2. Laut (wilayah laut)
  3. Udara (wilayah udara)
  1. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya pemerintah seringkali menjadi personfikasi sebuah negara.

  1. Pemerintahan yang diakui oleh badan internasional
  2. Mempunyai batas teritorial (batas wilayah negara.

Perlunya Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Oleh sebab itu integrasi nasional bisa mencakup bidang vertikal atau horizontal.

Ada tiga aspek dari integrasi nasional yaitu

  1. Kesadaran akan pentingnya memelihara eksistensi bangsa dan segala bentuk ancaman.
  2. Kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
  3. Kemampuan disentranlisasi  pemerintaha serta sebagai salah satu faktor  untuk memperbesar kesadaran, kreativitas, dan kruntribusi masyarakat sebagai salah satu pilar utama integrasi nasional.

BAB II

NEGARA

Pengertian dan tujuan negara

Pengertian negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntun dari marganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistic dari kekuasaan yang sah.

Tujuan negara

  1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata
  2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum
  3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

Unsur-unsur negara

Secara global suatu negara mempunyai tiga unsur pokok:

  1. Wilayah tertentu
  2. Rakyat (warga negara)
  3. Pemerintah
  4. Konstitusi
  5. Pengakuan dari dunia internasional

Beberapa teori tentang bangsa

1.  Teori Ketuhanan (teokrasi)

2.  Teori kontrak sosial (sosial contract)

3.  Teori kekuatan

4.  Teori organis

5.  Teori historis

Bentuk-bentuk negara

  1. Negara kesatuan

Merupakan bentuk kesatuan negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam pelaksanaannya terbagi:

  1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
  2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  1. Negara serikat (federasi)

Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri. Pertahanan negara dan urusan pos.

Negara federasi atau serikat di bagi lagi kepada sub bagian.

  1. Monarki
  2. Oligarki
  3. Demokrasi

Dalam mengetahui hubungan agama, dan bangsa ada beberapa faham yang mengatakan yaitu:

  1. Paham feokrasi

Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah menurut paham ini, diyakinkan berdasarkan firman-firman tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat bangsa, dan negara dilakukan atas titak tuhan.

  1. Paham sekuler

Norma hukum ditentukan atas kesepaikatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama.

  1. Paham komunisme

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas jadi pada hakekatnya negara dan agama tidak bisa di katakan sama. Tetapi negara adalah suatu persekutuan hidup bersama.

Konsep Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam]

Dalam Islam hubungan agama dengan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara pakar Islam hingga ini:

Ada tiga pradigma yang dikeluarkan oleh ulama politik Islam dalam konsep hubungan agama dan negara:

  1. Pradigma integralistik

Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integred).  Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.

  1. Pradigma simbotik

Antara agama dan negara merupakan dua enititas yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya konstitusi yang berlaku dalam pradikma tidak saja berasal dari adanya sosial contrac (tetapi biasa saja diwarnai oleh hukum agama (syari’at).

  1. Pragdikma sekularistik

Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lainnya memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya terus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan institusi. Berdasarkan pada pemahaman yang di kotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contrac dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari’at)

Dari tiga pradigma tersebut kita bisa memahami bahwa agama dan negara mempunyai saling hubungan dalam kontek yang berbeda tetapi, memiliki tugas yang berbeda.

Hubungan agama dan negara di Indonesia

Masalah hubungan Islam dengan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena tidak saja. Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleknya persoalan yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam dua bagian:

  1. Hubungan agama dan negara yang bersifat antogonistik

Di mana waktu tahun 1945 dan dekade 1950 an. Ada sekelompok politik Islam ingin menetapkan kedudukan Islam yang murni di Indonesia, tetapi hal itu tidak bisa berdiri karena mendapat tantangan dari pemerintahan Indonesia.

  1. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif.

Gejala menurunnya ketergantungan hubungan antara Islam dan negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980a an, hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut terus luas, ada bersifat struktural, legislatif, infrastructural dan kultural (Baktiar effendi, 2001: 35)

BAB III

KEWARGANEGARAAN

  1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah  peserta, anggota atau warga dari suatu negara yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atau dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

  1. B. Asas Kewarganegaraan

Dalam menentukan asas kewarganegaraan ada dua pedoman yaitu:

  1. Dari sisi kelahiran
  2. Dari sisi perkawinan

Dari sisi kelahiran terbagi dua bagian:

  1. Ius soli (tempat kelahiran)
  2. Ius sanguisnisme (keturunan)

Dari sisi perkawinan terbagi dua bagian:

  1. Asas kesatuan hukum
  2. Asas persamaan derajat
  3. C. Unsur-unsur yang paling menentukan kewarganegaraan
    1. Unsur darah keturunan (Ius sanguinis)
    2. Unsur daerah tempat lahir (Ius soli)
    3. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Pewarganegaraan adalah syarat-syarat prosedur kewarganegaraan.

  1. D. Problem Status Kewarganegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara maka, akan di bahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Jika diamati dan dianalisis di antara penduduk suatu negara, ada mereka yang bukan warga negara (orang asing) di Indonesia tersebut.

Dalam hal ini dikenal dengan:

  1. Apatride

Merupakan istilah bagi orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan

  1. Bipatride

Merupakan istilah bagi orang-orang memiliki yang status kewarganegaraan rangkap atau lebih dikenal dengan istilah dwi kewarganegaraan.

  1. Multi patride

Merupakan istilah bagi orang-orang memiliki status kewarganegaraan dua atau lebih dari dua.

  1. E. Karakteristik Warga Negara Demokratis

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai democrat. Yakni ada beberapa tahapan:

  1. Rasa hormat dan tanggung jawab

Sebagai warga negara yang demokratis hendaknya kita memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam kontek adanya piturualitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan politik.

  1. Bersikap kritis

Warga negara yang democrat hendaknya selalu bersikap kritis baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) baik maupun terhadap kenyataan supra-emperis (agama, mitologi, kepercayaan).

  1. Membuka diskusi dan dialog

Perbedaan pendapat dan pandangan perilaku merupakan realitas emperik y ang tak bisa dielakkan. Karena berada di tengah komunitas warga negara, apalagi dalam multi warga negara yang multi etnik. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka ia di bukalah suatu ruang diskusi dan dialog untuk membahas persoalan-persoalan yang ada.

  1. Bersikap terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing.

  1. Rasional

Suatu keputusan yang diambil dari permasalahan yang timbul maka diputuskan dengan rasional. Jika keputusan itu tidak di ambil dengan jalan rasional akan menimbulkan implikasi emosional dan cenderung egoist.

  1. Adil

Sebagai warga negara yang democrat tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil.

  1. Jujur

Memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci utama bagi cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia.

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan Nya melalui stelsel pasif atau dikenal juga dengan warga negara by operation of law dan warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan.

Melalui stelsel aktif atau dikenal dengan by registration.

Dalam penjelasan (undang-undang No. 62/ 1958) bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu:

  1. Karena kelahiran
  2. Karena pengangkatan
  3. Karena dikabulkan permohonan
  4. Karena kewarganegaraan
  5. Karena perkawinan
  6. Karena turut ayah dan ibu
  7. Karena pernyataan.
  8. F. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Serta umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadapnya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadapnya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan devivasi dari hak-hak umumnya yang digariskan dalam UUD 1945 di antara hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan ke dua.

Sedangkan kewajiban warga negara tentang dalam UUD dan rumuskan dalam pasal (27)-(28)-(29) prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga negara sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan merek yang dibuat sendiri.

BAB IV

KONSTITUSI

Pengertian dan tujuan konstitusi

Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk  untuk mengukur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan konstitusi

  1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
  2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri
  3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Pentingnya konstitusi dalam suatu negara

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang berasal krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak terentu sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke 21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak ada memiliki konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara.

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung.

Konstitusi demokrasi

Pada umumnya setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, yaitu:

  1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
  3. Pembatasan pemerintah
  4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi;
    1. Pemisahan wewenang, kekuasaan berdasarkan trias politica
    2. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga  pemerintah
    3. Proses hukum
    4. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia

Lahirnya konstitusi di Indonesia berawal dari rancangan BPUKI pada tanggal, 29 Mei, sampai 16 Juni 1945. dasar yang beranggotakan 21 orang di antara; ketua Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua 19 orang anggota yang terdiri 11 orang dari jawa, 3 orang di Sumatera dan masing-masing1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil.

Kemudian dibentuk panitia kecil sekaligus merupakan negara Pancasila dan membuat rancangan undang-undang dan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia kecil itu dinamakan panitia “9 sembilan” karena beranggotakan sembilan orang. Mereka merupakan wakil-wakil dari seluruh unsur partai, golongan  dan agama yang ada di Indonesia di antaranya:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moh. Hatta
  3. MR. Ahmad Soebardjo
  4. MR. A.A. Maramis
  5. MR. Muhammad Yamin
  6. Abiskusno Tjokrosujoso
  7. K.H. Abdul Kahar Muzakir
  8. K.H. Abdul wahid Hasyim
  9. H. Agus Salim

Pada tangal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan publik Indonesia. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 di jalan pejambon Jakarta berlangsung sidang pleno untuk mengesahkan dasar negara  dan undang-undang dasar republik Indonesia, secara memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden (Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta).

Perubahan konstitusi di Indonesia

Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan suatu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yakni pasal 37 yang menyebutkan:

  1. Untuk mengubah UUD sekurang-sekurangnya 2/3 orang dari jumlah anggota MPR harus hadir.
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah  anggota yang hadir

Pasal 37 tersebut mengundang 3 (tiga) Norma yaitu:

  1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tinggi negara.
  2. Bahwa  untuk mengubah UUD, kuoraum harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
  3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD, adalah sah apabila disetujui oleh kurang-kurang 2/3 yang anggota MPR yang hadir.

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai berikut:

  1. Undang-undang 1945 (18Agustus 1945-27 Desember 1949)
  2. Konstitusi republik Indonesia serikat (27 Desember 1049- 17 Agustus 1945)
  3. Undang-undang dasar sementara  republik Indonesia 1950 (17-8-1950- 5 Juli 1945.
  4. Undang-Undang dasar, 1945 (5 Juli, 1959, 19 Oktober, 1999)
  5. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 (19 Oktober 1999- 18 Agus-2000)
  6. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 dan II (18 Agustus- 2000-9 November 2001)
  7. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan I dan II dan III (9 November 2001-19 Agustus 2002)
  8. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002)

Perubahan-perubahan konstitusi di beberapa negara

Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas dari kondisi suatu bangsanya. Berikut contoh dari beberapa  negara yang terjadi perubahan antara lain:

  1. Amerika Serikat

Melakukan perubahan dalam konstitusi dan muncul beberapa aman demen:

  1. 2/3 dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian dapat mengajukan usul agar dijadikan perubahan terhadap konstitusi Amerika Serikat.
  2. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut dewan perwakilan rakyat federal harus memanggil sidang konvensi
  3. Konvensi inilah yang melaksanakan wewenang merubah konstitusi.
  4. Uni Soviet

Dari pasal 146 menjelaskan bahwa, pertama wewenang untuk mengubah konstitusi RSUS berada id tangan Soviet tertinggi kedua, keputusan yang berisi perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari masing-masing kamar Soviet tertinggi RSUS.

  1. Belanda

Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1814, 1848, dan 1972. masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab (Hoodstuk) X III dan terdiri dari 6 pasal yaitu, pasal 193  (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan memperbesar jumlah anggota stategeneral parlemen sebanyak dua kali lipat. Perubahan itu sah apabila dihadiri dua pertiga dari anggota parlemen.

BAB V

DEMOKRASI

  1. A. Makna dan Hakekat Demokrasi

Makna demokrasi adalah suatu keadaan negara (pemerintahan) di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Hakekat demokrasi

Sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Jadi hakekat demokrasi mengandung pengertian:

  1. Pemerintahan dari rakyat (Govermen of the  people)
  2. Pemerintahan oleh rakyat (govermen by the people)
  3. Pemerintahan untuk rakyat (govermen or the people)
  4. B. Demokrasi Sebagai Perundangan Hidup

Norma-norma demokrasi yang menjadi pandangan hidup

  1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
  2. Musyawarah
  3. pertimbangan moral
  4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
  5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
  6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai  i’ tikad baik masing-masing
  7. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur-unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.
  8. C. Unsur-unsur Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat tergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain.

  1. Negara hukum
  2. Masyarakat madani
  3. Infrastruktur politik (parpol)
  4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
  5. D. Model-model Demokrasi
    1. Demokrasi liberal
    2. Demokrasi terpimpin
    3. Demokrasi sosial
    4. Demokrasi partisipasi
    5. Demokrasi conscitional
    6. Demokrasi langsung
    7. Demokrasi tidak langsung

Prinsip dan parameter demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

  1. Masalah pembentukan negara
  2. Dasar kekuasaan negara
  3. Masalah kontrol rakyat
  4. Pemilihan yang teliti dan jujur
  5. Hak memilih dan dipilih
  6. Kebebasan dalam menyatakan pendapat
  7. Kebebasan berserikat
  8. Kebebasan mengakseskan informasi

Parameter demokrasi

  1. Pembentukan negara
  2. Kekuasaan negara
  3. Kontrol rakyat
  4. Distribusi pendapatan secara adil
  5. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
  6. Kebebasan individu
  7. Kesempatan memperjelas pendidikan
  8. Semangat kebersamaan

Sejarah perkembangan demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hubungan hidup per Negara antara abad ke0 6 SM. Sampai abad ke-4 M.

Islam dan demokrasi

Paradigma Islam dan demokrasi

  1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda
  2. Islam berbeda dengan demokrasi dalam defenisi barat
  3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.

BAB VI

OTONOMI DAERAH

  1. A. Arti Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan secara sempit adalah “mandiri” sedangkan dalam mana yang luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri:

  1. B. Arti Penting Otdo-Desentralisasi
  2. C. Visi Otonomi Daerah
  1. Untuk terciptanya efesiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
  2. Sebagai sarana pendidikan, politik
  3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan  untuk karir politik lanjutan
  4. Stabilitas politik
  5. Kesetaraan politik
  6. Akuntabilitas publik
  1. Politik

Harus di pahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lainnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif.

  1. Ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya.

  1. Sosial

Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

  1. D. Modal Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat dilapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

Model desentralisasi

  1. Dekonsentrasi
  2. Delegasi
  3. Devolusi
  4. Privatisasi
  5. E. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Peraturan perundangan-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No 1 tahun 1945.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia

  1. UU No. 1 tahun 1945
  2. UU No. 22 tahun 1948
  3. UU No. 1 tahun 1957
  4. UU No. 18 tahun 1965
  5. UU No. 5 tahun 1974
  6. UU No. 22 tahun 1999
  7. UU No. 25 tahun 1999

Prinsip otda dalam UU No. tahun 1999

Prinsip-prinsip otda dalam UU No. 22 tahun 1999]

  1. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah
  2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
  3. Otonomi daerah  yang luas dan utuh dan diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
  4. Sesuai dengan konstitusi otonomi
  5. Kemandirian daerah otonomi
  6. Meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah
  7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi.
  8. Asas tugas pembantuan.

Pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah dalam UU No 22 tahun 1999 kewenangan pemerintah pusat dalam UU. No. 22 tahun 1999:

  1. Hubungan luar negeri
  2. Pertahanan
  3. Keamanan
  4. Peradilan
  5. Moneter
  6. Agama

Dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efesien dan tangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti, kebijakan makro ekonomi, standarilisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan, usaha milik negara dan pengembangan SDM.

Kewenangan propinsi sebagai daerah administrasi dalam UU. No. 22 tahun 1999:

  1. Kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota
  2. Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian bangunan regional secara makro
  3. Kewenangan kelautan
  4. Kewenangan yang tidak atau belum sempat ditangani oleh kabupaten daerah dan kota.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom

  1. Pertahanan
  2. Pertanian
  3. Pendidikan dan kebudayaan
  4. Tenaga kerja
  5. Kesehatan
  6. Lingkungan hidup
  7. Pekerjaan umum
  8. Perhubungan
  9. Perdagangan dan industri

10.  Penanaman modal

11.  Koperasi

Otonom dan demokrasi

Keterikatan otonomi daerah dengan demokrasi

Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitas. Auto-activities artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktivitas tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri. Melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya.

BAB VII

GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERMEN

Urgensi good governance and clean goverman

Good governance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian ada juga pendapat yang menyatakan good governance adalah menciptakan pemerintah yang baik.

Clean goverman adalah suatu kesempatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesempatan tersebut kesempatan keseluruhan bentuk mekanisme proses kepentingannya menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Prinsip-prinsip good governance and clean govermant

  1. Partisipasi
  2. Penegakan hukum (rule of law)
  3. Transparansi
  4. Responsif
  5. Orientasi kesepakatan
  1. Keadilan
  2. Efektifitas
  3. Akuntabilitas
  4. Visi strategis

Good governance and clean govermant dalam kerangka otonom daerah good governance merupakan faktor kunci dalam otonom daerah karena penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance.

Dalam rangka membangun good governance di daerah prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan telah memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya good governance.

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA

Pengertian dan hakekat HAM

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah allah yang harus di hormati di jaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan etnis-etnis manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan Perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan mengunjungi tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (aparatur pemerintah sipil maupun militer) dan negara.

Perkembangan pemikiran HAM

Pada umumnya  pemikiran HAM bermula dari

  1. Magna Charta
  2. The America declaration
  3. The French declaration
  4. The four freedom

Perkembangan pemikiran HAM di bagi 4 generasi

  1. Generasi pertama

Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi dan budaya.

  1. Generasi kedua

Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

  1. Generasi ketiga

Keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah di mulai dari seojak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno. “justice delayed, justice deny,” tetap berlaku untuk kita semua.

  1. Generasi Keempat

Dipelopori oleh negara-negara asia pada tahun 1983 melahirkan deklana people and govermant deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi yang ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

Bentuk-bentuk HAM

  1. Hak sipil
  2. Hak politik
  3. Hak ekonomi
  4. Hak sosial budaya

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen 1-V UUD 1945) memuat:

  1. Hak kedudukan sama di mata hukum
  2. Hak kebebasan berkumpul
  3. Hak kebebasan beragama
  4. Hak kebebasan yang layak
  5. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat
  6. Hak kebebasan berserikat
  7. Hak memperoleh pendidikan

Nilai HAM antara universal dan particular

Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal (artinya nilai-nilai HAM berlaku umum di semua negara) atau particular (artinya nilai-nilai HAM pada suatu negara sangat kontekstual yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara) terus berlanjut.

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat di jadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas, teori relativisme kultural dan teori redical  universalisme.

HAM dalam tinjauan Islam

Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hal insan) dan hak allah. Adanya ajaran tentang HAM, dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menampakkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal di bandingkan atau ajaran lainnya. Dengan kata lain. Islam datang secara interen membawa ajaran tentang HAM.

HAM, dalam perundangan-undangan

Pengaturan HAM, dalam ketatanegaraan RI terdapat dalam perundangan-undangan yang dijadikan acuan normatik dalam pemajuan dan perlindungan HAM, dalam undang-undang RI paling tidak terdapat empat  bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, pertama dalam konstitusi (undang-undang dasar negara). Ke dua dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga dalam undang-undang. Keempat dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya peradilan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikwatirkan tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (undang-undang No. 26/ 2000 tentang pengadilan HAM).

Dengan demikian pelanggaran HAM, merupakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap bak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan Nya.

Pelanggaran HAM dikelompokkan kepada dua kelompok

  1. Pelanggaran HAM berat

Meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia (UU No. 26/ 2000 tentang pengadilan HAM)

  1. Pelanggaran HAM ringan

Selain dari yang dua di atas.

BAB IX

MASYARAKAT MADANI

Pengertian masyarakat madani

Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan politik.

Sejarah perkembangan masyarakat madani

Bermula pada masa Aristoteles (384-322)

Masyarakat madani di pahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan.

Adam Ferguson

Mengatakan menekankan masyarakat madani pada sebuah visi  dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman Nya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan revolusi industri dan munculnya kapasitasnya  serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

Karakteristik masyarakat madani

Adalah untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani di perlukan syarat-syarat yang menjadi nilai universal dalam masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani antar lain:

  1. Free public sphere

Adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

  1. Demokratis

Demokratis merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani.

  1. Toleran

Kesadaran akan masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya yang berbeda.

  1. Pluralisme

Ia tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif merupakan rahmat Tuhan.

  1. Keadilan sosial

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembagian proposal datang seluruh aspek kehidupan.

Pilar-pilar penegak masyarakat madani

Yang dimaksud dengan pilar masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskrimitif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindak. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani pilar-pilar tersebut antara lain:

  1. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
  2. Pres
  3. Supremasi hukum
  4. Perguruan tinggi
  5. Partai politik

Masyarakat madani dan demokrasi

Hubungan masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) bagai dua sisi mata uang kedua bersifat ko- eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratisasi civil society dapat berkembang secara wajar.

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi madani merupakan rumah persemian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya bersemayan dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai rumah maka rumahnya adalah masyarakat madani. Begitu kuat kaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi sehingga  masyarakat madani kemudian dipercaya sebagai “obat mujarab” bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasi mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara.

Wacana masyarakat madani di Indonesia

Berbicara masyarakat madani di Indonesia berarti harus melihat kesamaan demokrasi terpimpin dan orde lama. Dan orde baru. Di mana pada waktu itu kebebasan masyarakat di kekang oleh pemerintah. Begitu juga dikalangan pers juga mendapat tekanan dari pemerintah dengan segelnya beberapa perusahaan pers. Melihat itu tentu semua kita ingin bebas dari tekanan pemerintah yang sewenang-wenang itu kita mempunyai tiga strategi untuk memberdayakan masyarakat madani di Indonesia antara lain:

  1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik
  2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
  3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: