Archive for Februari, 2010

makalah kwn

Februari 9, 2010

KUMPULAN MAKALAH

Diajukan Sebagai Tugas dalam Mata Kuliah

KEWARGANEGARAAN

Disusun oleh :

FADHLI RASYID.TM

409.333

Dosen pembimbing :

Dra.Sasmi Nelwati, M. Pd

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

IMAM BONJOL PADANG

1430 H/2009 M

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

  1. A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologi identitas berasal dari kata “identitas dan nasional” kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain.

Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan yang juga merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti keinginan. Cita-cita dan tujuan himpunan kelompok, inilah yang akhirnya disebut identitas nasional

  1. B. Unsur-unsur Pembentukan Identitas  Nasional

Identitas nasional pada saat sekarang ini terbentuk dari enam unsur.

  1. Unsur sejarah

Di mana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini pernah di jajah oleh negara Belanda. Portugis dan Jepang dampak dari penjajahan tersebut secara langsung telah menjadikan rakyat kita miskin bodoh, dan keterbelakangan, dari kejadian tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan suatu perjuangan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan, kemiskinan serta segala apa yang telah di ambil dari bangsa ini. Dari perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, yang gagah berani melawan para penjajah yang tidak takut akan kematian, menjadikan suatu identitas bangsa Indonesia, yang harus kita banggakan karena itu adalah membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

  1. Unsur kebudayaan

Kebudayaan yang menjadi pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur yaitu:

  1. Akal budi
  2. Peradaban
  3. Pengetahuan

Dari ketiga aspek tersebut menggambarkan bahwa betapa bangsanya kita bangsa Indonesia yang memilik budi pekerti yang baik. Itu terlihat dengan perilaku yang kita lihat yang saling menghormati antara bahwahan dengan atasan dan juga sebaliknya.

Begitu juga dengan peradaban yang kita miliki begitu terjadi dengan baik salah satu contoh peradaban dalam politik. Di mana kita ketahui dengan dua laki pemilu yang kita laksanakan secara langsung itu merupakan salah satu contoh dari peradaban.

  1. Budaya unggul

Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka berdaulat, bersatu maju, adil dan makmur. Untuk itu dalam pencapaian yang komplek tentu kita membutuh nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan yang dijadikan idealogis yang secara ideal dan normatik.

  1. Suku bangsa

Suku bangsa yang beragam merupakan identitas nasional kita dibandingkan negara lain, yang terdiri dari 300 suku bangsa.

  1. Agama

Menurut UU. No 16 tahun 1969. negara Indonesia mengakui multi agama yaitu; Islam, Kristen, hindu, budha dan khong huju.

  1. Bahasa

Bahasa Indonesia merupakan suatu identitas Indonesia yang terkenal dengan bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung yang mendiami pulau nusantara ini.

  1. C. Nasionalisme Indonesia dan Konsep Turunannya

Pengertian nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara atau bangsa sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif  sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman klonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara objektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identitas untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh para fouding father berkelindaan dengan konsep-konsep, lanjutkan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih di konkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik.

Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusik dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalisme mempengaruhi konsep selanjutnya tentang negara bangsa-bangsa warga dan dasar negara Indonesia.

Jadi konsep sebuah negara harus mempunyai beberapa syarat pokok yaitu:

  1. Rakyat/ warga negara

Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkrit rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik.

  1. Wilayah

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar wilayah Indonesia di bagi kepada 3 bagian:

  1. Daratan (wilayah darat)
  2. Laut (wilayah laut)
  3. Udara (wilayah udara)
  1. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya pemerintah seringkali menjadi personfikasi sebuah negara.

  1. Pemerintahan yang diakui oleh badan internasional
  2. Mempunyai batas teritorial (batas wilayah negara.

Perlunya Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Oleh sebab itu integrasi nasional bisa mencakup bidang vertikal atau horizontal.

Ada tiga aspek dari integrasi nasional yaitu

  1. Kesadaran akan pentingnya memelihara eksistensi bangsa dan segala bentuk ancaman.
  2. Kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
  3. Kemampuan disentranlisasi  pemerintaha serta sebagai salah satu faktor  untuk memperbesar kesadaran, kreativitas, dan kruntribusi masyarakat sebagai salah satu pilar utama integrasi nasional.

BAB II

NEGARA

Pengertian dan tujuan negara

Pengertian negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntun dari marganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistic dari kekuasaan yang sah.

Tujuan negara

  1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata
  2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum
  3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

Unsur-unsur negara

Secara global suatu negara mempunyai tiga unsur pokok:

  1. Wilayah tertentu
  2. Rakyat (warga negara)
  3. Pemerintah
  4. Konstitusi
  5. Pengakuan dari dunia internasional

Beberapa teori tentang bangsa

1.  Teori Ketuhanan (teokrasi)

2.  Teori kontrak sosial (sosial contract)

3.  Teori kekuatan

4.  Teori organis

5.  Teori historis

Bentuk-bentuk negara

  1. Negara kesatuan

Merupakan bentuk kesatuan negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam pelaksanaannya terbagi:

  1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
  2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  1. Negara serikat (federasi)

Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri. Pertahanan negara dan urusan pos.

Negara federasi atau serikat di bagi lagi kepada sub bagian.

  1. Monarki
  2. Oligarki
  3. Demokrasi

Dalam mengetahui hubungan agama, dan bangsa ada beberapa faham yang mengatakan yaitu:

  1. Paham feokrasi

Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah menurut paham ini, diyakinkan berdasarkan firman-firman tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat bangsa, dan negara dilakukan atas titak tuhan.

  1. Paham sekuler

Norma hukum ditentukan atas kesepaikatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama.

  1. Paham komunisme

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas jadi pada hakekatnya negara dan agama tidak bisa di katakan sama. Tetapi negara adalah suatu persekutuan hidup bersama.

Konsep Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam]

Dalam Islam hubungan agama dengan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara pakar Islam hingga ini:

Ada tiga pradigma yang dikeluarkan oleh ulama politik Islam dalam konsep hubungan agama dan negara:

  1. Pradigma integralistik

Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integred).  Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.

  1. Pradigma simbotik

Antara agama dan negara merupakan dua enititas yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya konstitusi yang berlaku dalam pradikma tidak saja berasal dari adanya sosial contrac (tetapi biasa saja diwarnai oleh hukum agama (syari’at).

  1. Pragdikma sekularistik

Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lainnya memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya terus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan institusi. Berdasarkan pada pemahaman yang di kotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contrac dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari’at)

Dari tiga pradigma tersebut kita bisa memahami bahwa agama dan negara mempunyai saling hubungan dalam kontek yang berbeda tetapi, memiliki tugas yang berbeda.

Hubungan agama dan negara di Indonesia

Masalah hubungan Islam dengan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena tidak saja. Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleknya persoalan yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam dua bagian:

  1. Hubungan agama dan negara yang bersifat antogonistik

Di mana waktu tahun 1945 dan dekade 1950 an. Ada sekelompok politik Islam ingin menetapkan kedudukan Islam yang murni di Indonesia, tetapi hal itu tidak bisa berdiri karena mendapat tantangan dari pemerintahan Indonesia.

  1. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif.

Gejala menurunnya ketergantungan hubungan antara Islam dan negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980a an, hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut terus luas, ada bersifat struktural, legislatif, infrastructural dan kultural (Baktiar effendi, 2001: 35)

BAB III

KEWARGANEGARAAN

  1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah  peserta, anggota atau warga dari suatu negara yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atau dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

  1. B. Asas Kewarganegaraan

Dalam menentukan asas kewarganegaraan ada dua pedoman yaitu:

  1. Dari sisi kelahiran
  2. Dari sisi perkawinan

Dari sisi kelahiran terbagi dua bagian:

  1. Ius soli (tempat kelahiran)
  2. Ius sanguisnisme (keturunan)

Dari sisi perkawinan terbagi dua bagian:

  1. Asas kesatuan hukum
  2. Asas persamaan derajat
  3. C. Unsur-unsur yang paling menentukan kewarganegaraan
    1. Unsur darah keturunan (Ius sanguinis)
    2. Unsur daerah tempat lahir (Ius soli)
    3. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Pewarganegaraan adalah syarat-syarat prosedur kewarganegaraan.

  1. D. Problem Status Kewarganegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara maka, akan di bahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Jika diamati dan dianalisis di antara penduduk suatu negara, ada mereka yang bukan warga negara (orang asing) di Indonesia tersebut.

Dalam hal ini dikenal dengan:

  1. Apatride

Merupakan istilah bagi orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan

  1. Bipatride

Merupakan istilah bagi orang-orang memiliki yang status kewarganegaraan rangkap atau lebih dikenal dengan istilah dwi kewarganegaraan.

  1. Multi patride

Merupakan istilah bagi orang-orang memiliki status kewarganegaraan dua atau lebih dari dua.

  1. E. Karakteristik Warga Negara Demokratis

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai democrat. Yakni ada beberapa tahapan:

  1. Rasa hormat dan tanggung jawab

Sebagai warga negara yang demokratis hendaknya kita memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara terutama dalam kontek adanya piturualitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan politik.

  1. Bersikap kritis

Warga negara yang democrat hendaknya selalu bersikap kritis baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) baik maupun terhadap kenyataan supra-emperis (agama, mitologi, kepercayaan).

  1. Membuka diskusi dan dialog

Perbedaan pendapat dan pandangan perilaku merupakan realitas emperik y ang tak bisa dielakkan. Karena berada di tengah komunitas warga negara, apalagi dalam multi warga negara yang multi etnik. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka ia di bukalah suatu ruang diskusi dan dialog untuk membahas persoalan-persoalan yang ada.

  1. Bersikap terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing.

  1. Rasional

Suatu keputusan yang diambil dari permasalahan yang timbul maka diputuskan dengan rasional. Jika keputusan itu tidak di ambil dengan jalan rasional akan menimbulkan implikasi emosional dan cenderung egoist.

  1. Adil

Sebagai warga negara yang democrat tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil.

  1. Jujur

Memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci utama bagi cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia.

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan Nya melalui stelsel pasif atau dikenal juga dengan warga negara by operation of law dan warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan.

Melalui stelsel aktif atau dikenal dengan by registration.

Dalam penjelasan (undang-undang No. 62/ 1958) bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu:

  1. Karena kelahiran
  2. Karena pengangkatan
  3. Karena dikabulkan permohonan
  4. Karena kewarganegaraan
  5. Karena perkawinan
  6. Karena turut ayah dan ibu
  7. Karena pernyataan.
  8. F. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Serta umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadapnya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadapnya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan devivasi dari hak-hak umumnya yang digariskan dalam UUD 1945 di antara hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan ke dua.

Sedangkan kewajiban warga negara tentang dalam UUD dan rumuskan dalam pasal (27)-(28)-(29) prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga negara sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan merek yang dibuat sendiri.

BAB IV

KONSTITUSI

Pengertian dan tujuan konstitusi

Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk  untuk mengukur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan konstitusi

  1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
  2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri
  3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Pentingnya konstitusi dalam suatu negara

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang berasal krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak terentu sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke 21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak ada memiliki konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara.

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung.

Konstitusi demokrasi

Pada umumnya setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, yaitu:

  1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
  3. Pembatasan pemerintah
  4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi;
    1. Pemisahan wewenang, kekuasaan berdasarkan trias politica
    2. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga  pemerintah
    3. Proses hukum
    4. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia

Lahirnya konstitusi di Indonesia berawal dari rancangan BPUKI pada tanggal, 29 Mei, sampai 16 Juni 1945. dasar yang beranggotakan 21 orang di antara; ketua Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua 19 orang anggota yang terdiri 11 orang dari jawa, 3 orang di Sumatera dan masing-masing1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil.

Kemudian dibentuk panitia kecil sekaligus merupakan negara Pancasila dan membuat rancangan undang-undang dan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia kecil itu dinamakan panitia “9 sembilan” karena beranggotakan sembilan orang. Mereka merupakan wakil-wakil dari seluruh unsur partai, golongan  dan agama yang ada di Indonesia di antaranya:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moh. Hatta
  3. MR. Ahmad Soebardjo
  4. MR. A.A. Maramis
  5. MR. Muhammad Yamin
  6. Abiskusno Tjokrosujoso
  7. K.H. Abdul Kahar Muzakir
  8. K.H. Abdul wahid Hasyim
  9. H. Agus Salim

Pada tangal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan publik Indonesia. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 di jalan pejambon Jakarta berlangsung sidang pleno untuk mengesahkan dasar negara  dan undang-undang dasar republik Indonesia, secara memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden (Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta).

Perubahan konstitusi di Indonesia

Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan suatu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yakni pasal 37 yang menyebutkan:

  1. Untuk mengubah UUD sekurang-sekurangnya 2/3 orang dari jumlah anggota MPR harus hadir.
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah  anggota yang hadir

Pasal 37 tersebut mengundang 3 (tiga) Norma yaitu:

  1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tinggi negara.
  2. Bahwa  untuk mengubah UUD, kuoraum harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
  3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD, adalah sah apabila disetujui oleh kurang-kurang 2/3 yang anggota MPR yang hadir.

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai berikut:

  1. Undang-undang 1945 (18Agustus 1945-27 Desember 1949)
  2. Konstitusi republik Indonesia serikat (27 Desember 1049- 17 Agustus 1945)
  3. Undang-undang dasar sementara  republik Indonesia 1950 (17-8-1950- 5 Juli 1945.
  4. Undang-Undang dasar, 1945 (5 Juli, 1959, 19 Oktober, 1999)
  5. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 (19 Oktober 1999- 18 Agus-2000)
  6. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan 1 dan II (18 Agustus- 2000-9 November 2001)
  7. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan I dan II dan III (9 November 2001-19 Agustus 2002)
  8. Undang-undang dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002)

Perubahan-perubahan konstitusi di beberapa negara

Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas dari kondisi suatu bangsanya. Berikut contoh dari beberapa  negara yang terjadi perubahan antara lain:

  1. Amerika Serikat

Melakukan perubahan dalam konstitusi dan muncul beberapa aman demen:

  1. 2/3 dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian dapat mengajukan usul agar dijadikan perubahan terhadap konstitusi Amerika Serikat.
  2. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut dewan perwakilan rakyat federal harus memanggil sidang konvensi
  3. Konvensi inilah yang melaksanakan wewenang merubah konstitusi.
  4. Uni Soviet

Dari pasal 146 menjelaskan bahwa, pertama wewenang untuk mengubah konstitusi RSUS berada id tangan Soviet tertinggi kedua, keputusan yang berisi perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari masing-masing kamar Soviet tertinggi RSUS.

  1. Belanda

Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1814, 1848, dan 1972. masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab (Hoodstuk) X III dan terdiri dari 6 pasal yaitu, pasal 193  (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan memperbesar jumlah anggota stategeneral parlemen sebanyak dua kali lipat. Perubahan itu sah apabila dihadiri dua pertiga dari anggota parlemen.

BAB V

DEMOKRASI

  1. A. Makna dan Hakekat Demokrasi

Makna demokrasi adalah suatu keadaan negara (pemerintahan) di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Hakekat demokrasi

Sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Jadi hakekat demokrasi mengandung pengertian:

  1. Pemerintahan dari rakyat (Govermen of the  people)
  2. Pemerintahan oleh rakyat (govermen by the people)
  3. Pemerintahan untuk rakyat (govermen or the people)
  4. B. Demokrasi Sebagai Perundangan Hidup

Norma-norma demokrasi yang menjadi pandangan hidup

  1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
  2. Musyawarah
  3. pertimbangan moral
  4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
  5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
  6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai  i’ tikad baik masing-masing
  7. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur-unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.
  8. C. Unsur-unsur Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat tergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain.

  1. Negara hukum
  2. Masyarakat madani
  3. Infrastruktur politik (parpol)
  4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
  5. D. Model-model Demokrasi
    1. Demokrasi liberal
    2. Demokrasi terpimpin
    3. Demokrasi sosial
    4. Demokrasi partisipasi
    5. Demokrasi conscitional
    6. Demokrasi langsung
    7. Demokrasi tidak langsung

Prinsip dan parameter demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

  1. Masalah pembentukan negara
  2. Dasar kekuasaan negara
  3. Masalah kontrol rakyat
  4. Pemilihan yang teliti dan jujur
  5. Hak memilih dan dipilih
  6. Kebebasan dalam menyatakan pendapat
  7. Kebebasan berserikat
  8. Kebebasan mengakseskan informasi

Parameter demokrasi

  1. Pembentukan negara
  2. Kekuasaan negara
  3. Kontrol rakyat
  4. Distribusi pendapatan secara adil
  5. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
  6. Kebebasan individu
  7. Kesempatan memperjelas pendidikan
  8. Semangat kebersamaan

Sejarah perkembangan demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hubungan hidup per Negara antara abad ke0 6 SM. Sampai abad ke-4 M.

Islam dan demokrasi

Paradigma Islam dan demokrasi

  1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda
  2. Islam berbeda dengan demokrasi dalam defenisi barat
  3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.

BAB VI

OTONOMI DAERAH

  1. A. Arti Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan secara sempit adalah “mandiri” sedangkan dalam mana yang luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri:

  1. B. Arti Penting Otdo-Desentralisasi
  2. C. Visi Otonomi Daerah
  1. Untuk terciptanya efesiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
  2. Sebagai sarana pendidikan, politik
  3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan  untuk karir politik lanjutan
  4. Stabilitas politik
  5. Kesetaraan politik
  6. Akuntabilitas publik
  1. Politik

Harus di pahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lainnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif.

  1. Ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya.

  1. Sosial

Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

  1. D. Modal Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat dilapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

Model desentralisasi

  1. Dekonsentrasi
  2. Delegasi
  3. Devolusi
  4. Privatisasi
  5. E. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Peraturan perundangan-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No 1 tahun 1945.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia

  1. UU No. 1 tahun 1945
  2. UU No. 22 tahun 1948
  3. UU No. 1 tahun 1957
  4. UU No. 18 tahun 1965
  5. UU No. 5 tahun 1974
  6. UU No. 22 tahun 1999
  7. UU No. 25 tahun 1999

Prinsip otda dalam UU No. tahun 1999

Prinsip-prinsip otda dalam UU No. 22 tahun 1999]

  1. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah
  2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
  3. Otonomi daerah  yang luas dan utuh dan diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
  4. Sesuai dengan konstitusi otonomi
  5. Kemandirian daerah otonomi
  6. Meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah
  7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi.
  8. Asas tugas pembantuan.

Pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah dalam UU No 22 tahun 1999 kewenangan pemerintah pusat dalam UU. No. 22 tahun 1999:

  1. Hubungan luar negeri
  2. Pertahanan
  3. Keamanan
  4. Peradilan
  5. Moneter
  6. Agama

Dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efesien dan tangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti, kebijakan makro ekonomi, standarilisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan, usaha milik negara dan pengembangan SDM.

Kewenangan propinsi sebagai daerah administrasi dalam UU. No. 22 tahun 1999:

  1. Kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota
  2. Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian bangunan regional secara makro
  3. Kewenangan kelautan
  4. Kewenangan yang tidak atau belum sempat ditangani oleh kabupaten daerah dan kota.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom

  1. Pertahanan
  2. Pertanian
  3. Pendidikan dan kebudayaan
  4. Tenaga kerja
  5. Kesehatan
  6. Lingkungan hidup
  7. Pekerjaan umum
  8. Perhubungan
  9. Perdagangan dan industri

10.  Penanaman modal

11.  Koperasi

Otonom dan demokrasi

Keterikatan otonomi daerah dengan demokrasi

Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitas. Auto-activities artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktivitas tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri. Melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya.

BAB VII

GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERMEN

Urgensi good governance and clean goverman

Good governance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian ada juga pendapat yang menyatakan good governance adalah menciptakan pemerintah yang baik.

Clean goverman adalah suatu kesempatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesempatan tersebut kesempatan keseluruhan bentuk mekanisme proses kepentingannya menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Prinsip-prinsip good governance and clean govermant

  1. Partisipasi
  2. Penegakan hukum (rule of law)
  3. Transparansi
  4. Responsif
  5. Orientasi kesepakatan
  1. Keadilan
  2. Efektifitas
  3. Akuntabilitas
  4. Visi strategis

Good governance and clean govermant dalam kerangka otonom daerah good governance merupakan faktor kunci dalam otonom daerah karena penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance.

Dalam rangka membangun good governance di daerah prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan telah memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya good governance.

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA

Pengertian dan hakekat HAM

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah allah yang harus di hormati di jaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan etnis-etnis manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan Perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan mengunjungi tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (aparatur pemerintah sipil maupun militer) dan negara.

Perkembangan pemikiran HAM

Pada umumnya  pemikiran HAM bermula dari

  1. Magna Charta
  2. The America declaration
  3. The French declaration
  4. The four freedom

Perkembangan pemikiran HAM di bagi 4 generasi

  1. Generasi pertama

Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi dan budaya.

  1. Generasi kedua

Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

  1. Generasi ketiga

Keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah di mulai dari seojak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno. “justice delayed, justice deny,” tetap berlaku untuk kita semua.

  1. Generasi Keempat

Dipelopori oleh negara-negara asia pada tahun 1983 melahirkan deklana people and govermant deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi yang ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

Bentuk-bentuk HAM

  1. Hak sipil
  2. Hak politik
  3. Hak ekonomi
  4. Hak sosial budaya

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen 1-V UUD 1945) memuat:

  1. Hak kedudukan sama di mata hukum
  2. Hak kebebasan berkumpul
  3. Hak kebebasan beragama
  4. Hak kebebasan yang layak
  5. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat
  6. Hak kebebasan berserikat
  7. Hak memperoleh pendidikan

Nilai HAM antara universal dan particular

Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal (artinya nilai-nilai HAM berlaku umum di semua negara) atau particular (artinya nilai-nilai HAM pada suatu negara sangat kontekstual yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara) terus berlanjut.

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat di jadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas, teori relativisme kultural dan teori redical  universalisme.

HAM dalam tinjauan Islam

Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hal insan) dan hak allah. Adanya ajaran tentang HAM, dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menampakkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal di bandingkan atau ajaran lainnya. Dengan kata lain. Islam datang secara interen membawa ajaran tentang HAM.

HAM, dalam perundangan-undangan

Pengaturan HAM, dalam ketatanegaraan RI terdapat dalam perundangan-undangan yang dijadikan acuan normatik dalam pemajuan dan perlindungan HAM, dalam undang-undang RI paling tidak terdapat empat  bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, pertama dalam konstitusi (undang-undang dasar negara). Ke dua dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga dalam undang-undang. Keempat dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya peradilan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikwatirkan tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (undang-undang No. 26/ 2000 tentang pengadilan HAM).

Dengan demikian pelanggaran HAM, merupakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap bak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan Nya.

Pelanggaran HAM dikelompokkan kepada dua kelompok

  1. Pelanggaran HAM berat

Meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia (UU No. 26/ 2000 tentang pengadilan HAM)

  1. Pelanggaran HAM ringan

Selain dari yang dua di atas.

BAB IX

MASYARAKAT MADANI

Pengertian masyarakat madani

Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan politik.

Sejarah perkembangan masyarakat madani

Bermula pada masa Aristoteles (384-322)

Masyarakat madani di pahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan.

Adam Ferguson

Mengatakan menekankan masyarakat madani pada sebuah visi  dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman Nya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan revolusi industri dan munculnya kapasitasnya  serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

Karakteristik masyarakat madani

Adalah untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani di perlukan syarat-syarat yang menjadi nilai universal dalam masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani antar lain:

  1. Free public sphere

Adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

  1. Demokratis

Demokratis merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani.

  1. Toleran

Kesadaran akan masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya yang berbeda.

  1. Pluralisme

Ia tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif merupakan rahmat Tuhan.

  1. Keadilan sosial

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembagian proposal datang seluruh aspek kehidupan.

Pilar-pilar penegak masyarakat madani

Yang dimaksud dengan pilar masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskrimitif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindak. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani pilar-pilar tersebut antara lain:

  1. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
  2. Pres
  3. Supremasi hukum
  4. Perguruan tinggi
  5. Partai politik

Masyarakat madani dan demokrasi

Hubungan masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) bagai dua sisi mata uang kedua bersifat ko- eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratisasi civil society dapat berkembang secara wajar.

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi madani merupakan rumah persemian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya bersemayan dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai rumah maka rumahnya adalah masyarakat madani. Begitu kuat kaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi sehingga  masyarakat madani kemudian dipercaya sebagai “obat mujarab” bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasi mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara.

Wacana masyarakat madani di Indonesia

Berbicara masyarakat madani di Indonesia berarti harus melihat kesamaan demokrasi terpimpin dan orde lama. Dan orde baru. Di mana pada waktu itu kebebasan masyarakat di kekang oleh pemerintah. Begitu juga dikalangan pers juga mendapat tekanan dari pemerintah dengan segelnya beberapa perusahaan pers. Melihat itu tentu semua kita ingin bebas dari tekanan pemerintah yang sewenang-wenang itu kita mempunyai tiga strategi untuk memberdayakan masyarakat madani di Indonesia antara lain:

  1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik
  2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
  3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

siraman rohani

Februari 9, 2010

TANGGUNG JAWAB SEORANG PEMIMPIN

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaaatuh

Kaum muslim wa muslimat rohimakumullah…

Dalam hal ini tentu kita bertanya-tanya, siapa? Bagaimana? sosok yang pantas jadi seorang pemimpin.pemimpin bangsa,pemimpin masyarakat,pemimpin suatu suku,pemimpin keluaga,pemimpin dari suatu organisasi dan lain sebagainya.bisa kah kita mencerna dalam fikiran kita,apa yang akan terjadi pada masyarakat kita atau yang lebih lazimnya  orang yang akan di pimpin apa bila pemimpin tersebut belum bisa memimpin dirinya sendiri.kebanyakan masyarakat kita ini sok-sok jadi pemimpin,padahal dia tidak berkaca,seperti apa sikap  saya.apa sudah pantas untuk di tiru oleh masyarakat banyak.

Kaum muslimin/muslimat yang berbahagia…

Sebagaimana firman allah yang artinya: SETIAP KAMU ADALAH PEMIMPIN DAN PASTI AKAN DI MINTA PERTANGGUNG JAWABANYA.

Dalam ayat ini sungguh sangat jelas bahwa setiap manusia itu akan jadi pemimpin,tergantung kepada kita sendiri bagai mana kita menjalani bagaimana cara kepemimpinan kita.apakah kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita itu,Atau kita sia-siakan itu semua..sejak kita dilahirkan kita sudah diberikan sebuah amanah oleh allah sebagai seorang pemimpin.jadi jangan sampai kita sia-siakan amnah tersebut karma menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar.

Kita mulai dari tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Siapakah pemimpin dari seorang keluarga? Yang menjadi seorang pemimpin dari sebuah rumah tangga adalah seorang  ayah/bapak.dia lah yang mempunyai tanggung jawab penuh didalam urusan rumah tangga. Baik bapaknya maka baik juga anaknya. Tidak beres bapaknya maka anaknya juga akan seperti bapak tersebut..seperti kata pepatah buah tidak akan jatuh jauh dari batangnya.jadi  bagi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang sangat mudah..sedik saja kita salah dalam mendidik anak maka akan fatal akibatnya.bukan kepada orang tua saja tapi juga termasuk bagi seorang guru ataupun seorang pendidik..

Kaum muslimin wal muslimat yang  di rahmati allah……

Kita perhatikan secara seksama ,,bagai manakah  sikap dari  anak-anak didik kita sekarang.sungguh banyak sekali anak-anak kita yang menyimpan  atau memiliki sifat mendongkol atau suka membangkang..kenapa itu bias terjadi dan bagaimana supaya anak-anak kita itu patuh dan menghargai kita.???? Fakta dari pada surfai membuktikan bahwa apabila seorang anak di tekan maka dia juga akan membalas penekanan kepada kita,apabila seorang anak di lawan maka dia juga akan melawan kepada kita,namun sebaliknya, apabila seorang anak di sayangi maka anak itu juga akan membalas dengan kasih sayangnya kepada kita.apabila anak itu kita hargai maka anak tersebut juga akan menghargai kita..bukan hanya di dalam masalah mendidik saja kita temukan tapi di saat kita bergaul dengan teman kita juga akan menemukan hal yang sama.menjadi seorang pemimpin dalam mendidik sangat perlu sekali kesabaran..sabar menghadapi anak didik tersebut..apabila kesabaran itu tidak ada maka kita tidak pantas menjadi seorang pemimpin yang baik..yang harus kita sama – sama ketahui bahwa di akhirat nanti akan di minta pertanggung jawaban dari kepemimpinan tersebut.seperti sebuah cerita pada waktu zaman para sahabat dulu .. ada seorang anak yang tidak tau sama sekali dengan agama boleh dikatakan dengan kafir.tetapi ayah dari anak tersebut adalah seorang muslim yang sangat soleh.suatu ketika anak itu ditanya oleh malaikat siapa tuhan kamu,siapa nabi kamu,apa kitab mu dan dimana kiblat mu??????tapi anak itu hanya menjawab dengan kalimat ‘‘saya tidak tau’’..kemudian malaikat itu mengatakan kepada anak tersebut ‘’tempat yang pantas bagimu adalah neraka’’anak itu tidak terima.anak tersebut protes,..’’saya begini tidak pernah solat,puasa,zakat,baca qur’an dan malahan saya tidak tau sama sekali dengan islam karena ulah dari pada orang tua saya”setelah mendengar ucapan anak tersebut malaikat memanggil orang tua dari anak tersebut dan membawanya ketempat anak tadi kemudian di sidang..malaikat berkata “benar ini anak mu??” ya… jawab orang tua dari anak tadi..kemudian malaikat bertanya lagi “benar kamu tidak pernah mengajari anak mu sholat,puasa,ngaji dan mengetahui tentang ajaran islam..orang tua dari anak tadi juga menjawab “ya…benar…

Kemudian malaikat tu berkata “ kau tau kalau anak itu adalah amanah dari allah..tapi mengapa kau sia-siakan..kau tau, menyianyiakan amanah adalah dosa besar.. jadi kau adalah penghuni neraka.. tempat kau dan anak kau adalah neraka..

Jadi kesimpulan dari cerita tadi bahwa, seorang pemimpin akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya di akhirat nanti..baik atau buruknya akan kita pertanggung jawabkan nanti.baik atau buruknya tergantung pada seorang pemimpin..

Kaum muslimin/muslimat rohimakumullah….

Kebanyakan seorang pemimpin ini tidak mempunyai kesabaran dalam memimpin.. hanya mengemukakan emosionalnya saja. Tapi tak memikirkan efek samping dari sikap emosionalnya tersebut. Dia merasa dirinya yang paling benar.. Dia merasa kalau  kepemimpinannya itu sudah cukup..padahal anaknya belum beres.siapa yang akan disalahkan..anak atau seorang bapak..hanya allah yang tau..

Jadi kesimpulan dari pidato ini adalah mari kita persiapkan diri kita bagi generasi muda yang pada suatu nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin.. jaganlah kita sia – siakan kepemimpinan tersebut karena di akhirat nanti semuanya akan d pertanggung jawabkan..untuk itu sangat di perlukan tawakal kepada allah dan kesabaran dalam memimpin..

Hanya itu yang dapat saya sampaikan mudah – madahan bermamfaat bagi kita semua.terutama bagi saya sendiri.mudah – mudahan allah selalu melindungi kita dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita..amin amin yarobbal’alamiin…………

Wabillahitaufik

Aslamu’alaikum warohmatullahi wabarokaaatuh.

Penyusun; fadhli rasyid TM

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN Sumadi Suryabrata

Februari 8, 2010

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN

Sumadi Suryabrata

Rajawali Pers 2006

378 hlm

Rp  48,000

Disk: 10 %

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN
Sumadi Suryabrata

Psikologi dimaksudkan untuk memahami sesama manusia, dalam hal ini psikologi Kepribadian menempati posisi sentral. Karena itu pengetahuan dalam bidang ini akan memberi bekal yang sangat berharga dalam menyiapkan tugas sehari-hari. Mengingat cara penyajiannya yang begitu ekslusif, buku ini merupakan tumpuan utama bagi para mahasiswa dan calon guru. Lebih dari itu buku ini juga sangat berguna bagi para ekskutif.

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN

Drs. Agus Sujanto, dkk.

Bumi Aksara 2004, cet. ke-10

196 hlm

Rp  32,000

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kedudukan Psikologi Kepribadian didalam keseluruhan sistematika Psikologi
B. Beberapa istilah
C. Faktor-Faktor Pribadi yang Mempengaruhi Pribadi manusia
D. Manfaat Pengetahuan tentang Psikologi Kepribadian
E. Hambatan-hambatan
F. Pendidikan keluarga sebagai peletak dasar Pembentukan Kepribadian Anak
G. Pengertian Kepribadian
H. Fumgsi batin Terhadap Pembentukan Kepribadian
II. TIPOLOGI
A. Riwayat singkat sebelum Psikologi Kepribadian
B. Hubungan Antara Karakter dan Bakat
C. Hubungan antara tempramen, karakter dan bentuk jasmani
D. beberapa jenis tipologi
III. TIPOLOGI KONSTITUSI PHISIS
A. Pengantar
B. Tipologi Hypocrates
C. Tipologi Sigaud
D. Tipologi Kretchmer
E. Tipologi W.H. Sheldon

IV. TIPOLOGI TEMPRAMEN/PSIKIS
A. Tipologi Heymans
B. Tipologi Ewald
C. Tipologi G. Kerschensteiner
D. Tipologi Plato
E. Tipolgi Queyrat

V. TIPOLGI BERDASAR KEBUDAYAAN
A. Tipologi Riesman
B. Tipologi E. Sparanger
C. Tipologi W dan E Yaensch

VI. TIPOLOGI BERDASAR KEUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA
A. Anak Tiri
B. Anak Tunggal
C. Anak sulung
D. Anak bungsu
E. Anak pungut

VII. STRUKTUR KEPRIBADIAN BERDASAR PSIKOLOGI DALAM
A. Struktur Kepribadian Menurut S. Freud
B. Struktur Kepribadian Menurut CG Jung
C. Struktur Kepribadian Menurut A. Adler

VIII. TEORI KEPRIBADIAN KURT LEWIN

IX. TEORI KEPRIBADIAN MENURUT G.W. ALLPORT

A. Kepribadian, Watak dan tempramen
B. Sifat (Trait)
C. Intensi
D. Proprium
E. Functional Autonomy

X. TEORI KEPRIBADIAN H.J. EISENCT

XI. TEORI KEPRIBADIAN RAYMON CATTEL

XII. TEORI KEPRIBADIAN GARDNER MURPHY
A. Struktur Kepribadian
B. Dinamika Kepribadian
C. Perkembangan Kepribadian

XIII. TEORI KEPRIBAIAN PANCASILA
A. Pengantar
B. dasar-dasar Kepribadian Pancasila
C. Struktur Kepribadian Pancasila
D. Perkembangan Pribad Pancasila

XIV. BAGAIMANA MEMBINA PRIBADI DIR?
A. Pengantar
B. Membina Pribadi Diri
C. Petunjuk Dr. Franz Dahler
D. Saran-saran Peter Lauster

Psikologi Kepribadian 1 TEORI-TEORI PSIKODINAMIK (KLINIS)

oleh: Calvin S.Hall & Gardner Lindzey
> Psikologi » Umum & Dewasa
> Psikologi » Anak & Remaja

Penerbit : Kanisius
Edisi : Soft Cover
Tgl Penerbitan : 11-11-1993
Bahasa : Indonesia
Halaman : 316
Ukuran : 148×210

Sinopsis Buku:

Pengalaman yang kita peroleh tidak cukup menjadi pegangan untuk memahami orang lain. Itulah sebabnya sering timbul konfik antara suami istri, manajer dan karyawannya, perkelahian antar pelajar dsb. Untuk itu kita membutuhkan teori kepribadian sebagai kerangka acuan.

Seri buku Psikologi Kepribadian ini terdiri dari 3 jilid yang menyajikan teori-teori kepribadian secara menyeluruh. Teori-teori tersebut menguraikan tentang apa itu kepribadian, Faktor apa yang menentukan kepribadian seseorang, apa yang menentukan dinamikanya, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami seseorang sejak masa bayi sehinggga mencapai kemasakan, apa itu psikopatologi, bagaimana bentuk psikopatologi berkembang dan bagaimana membantu seseorang mengubah atau menghilangkan bentuk-bentuk tingkah lakunya yang menggangg atau menyimpang.

PENGERTIAN PSIKOLOGI KEPRIBADIAN

1. Pengertian Kepribadian

Istilah kepribadian merupakan terjemahan dan Bahasa Inggris o7iai’t’ istilah personality secara etimologis berasal dan bahasa Latin “person” (kedok) dan “personare” (menembus). Persona biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman kuno untuk memerankan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribad Sedangkan yang dimaksud dengan personare adalah bahwa pemain sandiwara itu dengan melalui kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan satu bentuk gambaran manusia tertentu. Misalnya; seorang pemurung, pendiam, periang, peramah, pemarah, dan sebagainya. Jadi persona itu bukan pribadi pemain itu sendiri, tetapi gambaran pribadi dan tipe manusia tertentu dengan melalui kedok yang dipakainya.

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang tamj alamrnelakukan penyesuaian dirinya terhadap ling \kungan secara unik” Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal berikut.

1) Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika pen laku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.

2) Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat/lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan

3) Sikap terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma dan sebagainya) yang bersifat positif, negatif atau ambivalen (ragu-ragu).

4) Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dan lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung marah, sedih atau putus asa.

5) ResponsibilitaS (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima risiko dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti: mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri risiko yang dihadapi.

6) Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka; dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.[1]

Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-belah dalam fungsi-fungsi.

Kepribadian adalah ranah kajian psikologi : pemahaman tingkah laku, pikiran, perasaan, kegiatan manusia, memakai sistematik, metode, dan rasional psikologik.[2]

Psikologi dan Isu-isu Kontemporer

Umumnya para pakar psikologi sepakat bahwa awal dari berdirinya ilmu psikologi modern adalah saat Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di Universitas Leipzig, Jerman tahun 1879. kemudian Ivan Pavlov melakukan hal serupa di Rusia. Sejak saat itu kajian psikologi mulai menjadi kajian yang dilakukan dengan metode eksperimental.

Dalam perkembangannya psikologi menjelajah berbagai macam dimensi, dari mulai kajian pada proses-proses mental kejiwaan manusia, menganalisis perilaku manusia yang tampak, proses pembelajaran, dan hingg kepada kajian-kajian transendensi diri dan spiritualitas pada diri manusia.

Semua kajian tersebut terus menerus mengalami proses verifikasi dan pencarian hal-hal baru yang sebelumnya dianggap tidak masuk dalam wadah kajian psikologi. Jika di awal-awal kemunculannya perhatian psikologi pada proses mental yang terjadi pada jiwa manusia, maka kemudian pandangan tesebut tidak lagi begitu mendominasi.

Dengan mapannya aliran behavioristik yang empiris, objektif dan selalu melakukan eksperimentasi, menjadikan bahasan psikologi kemudian fokus pada kajian perilaku yang tampak pada diri manusia saja (overt behavior). Ini yang ditekankan oleh Watson bahwa yang dimaksud psikologi adalah:

“…sebuah cabang ilmu kealaman yang eksperimental dan murni objektif. Tujuannya adalah untuk meramalkan dan mengontrol tingkah laku…Tampaknya sudah saatnya psikologi harus membuang semua referensi atau kaitan dengan kesadaran, dan tidak perlu memperdayakan diri sendiri dengan cara berfikir yang beranggapan bahwa objek pengamatannya ialah keadaan-keadaan mental.[3]

Saat inipun pandangan behavioristik masih tetap mapan dan dikaji di kampus-kampus. Namun ada semacam trend yang marak di penghujung abad 20 lalu mengenai psikologi. Era posmodern yang menggelayuti dunia di medio abad 20 kemarin itu kemudian membangkitkan semangat untuk kembali melakukan bahasan ulang mengenai psikologi.

Daniel Goleman, misalnya, yang memperkenalkan kecerdasan emosi yang kemudian secara generik disebut sebagai EQ, sebagai sebuah counter terhadap konsep kecerdasan umum manusia yang dikenal dengan IQ.[4]

Juga muncul istilah kecerdasan spiritual yang disebut SQ oleh sepasang suami-isteri Danah Zohar dan Ian Marshal, kemudian konsep ketabahan (adversity quotient/AQ) yang ditulis Paul Stoltz dan sebagainya.

Gagasan-gagasan baru semacam itu yang muncul dalam ranah studi psikologi. Namun gagasan bahwa psikologi merambah diskursus spiritualitas menjadi bahasan yang juga menarik.[5]

Victor Frankl menganggap bahwa spiritualitas merupakan salah satu determinan eksistensi manusia selain kebebasan (freedom) dan tanggung jawab (responsibility).[6]

Dari pemikiran semacam inilah yang kemudian menarik  minat penggiat psikologi transpersonal dalam mengkaji psikologi melalui perspektif spiritualitas ini.[7]

Analisis Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu Tinjauan Berdasarkan Psikologi Analitik C.G. Jung

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang dan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku atau tokoh. Novel dapat dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk mengetahui kepribadian tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama. Kepribadian merupakan perilaku seseorang yang disadarai maupun tidak disadari dan mempunyai ciri unik. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian tokoh utama adalah teori psikologi analitik yang dikemukakan C.G. Jung yang mengemukakan empat aspek kepribadian manusia yang meliputi (1) kepribadian publik, (2) naluri kebinatangan, (3) sikap maskulin, dan (4) jati diri. Novel Nayla dipilih dalam penelitian ini karena sarat akan muatan emosi yang dapat menggambarkan kondisi psikologis tokoh-tokohnya dan memungkinkan untuk dikaji dengan menggunakan teori psikologi Analitik C.G. Jung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepribadian tokoh utama dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu berdasarkan empat aspek kepribadian dalam psikologi analitik C.G. Jung yang meliputi aspek (1) kepribadian publik, (2) naluri kebinatangan, (3) sikap maskulin, dan (4) jati diri.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teori psikologi analitik. Data dalam penelitian ini berupa paparan informasi tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data diperoleh dari paparan dialog, monolog dan narasi dalam novel Nayla yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument dan instrumen pengumpul data (1) kepribadian publik, (2) naluri kebinatangan, (3) sikap maskulin, dan (4) jati diri. Dalam pengumpulan data dilakukan kajian tekstual dengan menganalisis teks yang berupa dialog, monolog, dan narasi yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu (1) kepribadian publik, (2) naluri kebinatangan, (3) sikap maskulin, dan (4) jati diri. Analisis data dilakukan dengan cara membaca berulang-ulang, mengkategorikan, dan memberikan pemaknaan atau penafsiran berdasarkan teori dalam masalah penelitian.

Dari analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tokoh Nayla memiliki (1) kepribadian publik tokoh Nayla tergolong kurang adaptif karena bersikap ragu, gentar, takut, kurang percaya diri, dan pemalu; (2) naluri kebinatangan yang cukup kuat dengan munculnya naluri negatif seperti seks menyimpang, suka lingkungan kotor, pemarah, dan suka akan kekerasan; (3) sikap maskulin cukup kuat yang ditandai hilangnya sikap lemah lembut dan adanya penguasaan sikap laki-laki seperti merokok dan dorongan untuk mencintai sesama perempuan; dan (4) jati diri dengan motivasi tinggi karena adanya dorongan yang kuat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepribadian tokoh Nayla adalah keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologi, pendidikan, dan agama. Jati diri merupakan aspek yang paling dominan dalam tokoh Nayla.[8]

MENGENALI DIRI DENGAN MENGGUNAKAN MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)

Tujuan dari MBTI ini adalah membuat teori tipe kepribadian C.G Jung (1921-1971) lebih mudah dimengerti dan digunakan untuk kehidupan orang banyak. MBTI ini berdasarkan pemikiran Jung mengenai persepsi, judgment dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikologis individu untuk sadar pada hal-hal, orang-orang dan ide-ide. Judgment melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah dipersepsikan individu tersebut. Kalau orang berbeda satu sama lain ketika mempersepsikan sesuatu juga ketika melakukan judgment, maka perbedaan ini juga mempengaruhi minat, ketrampilan, nilai-nilai serta reaksi mereka.

MBTI digunakan untuk mengidentifikasi, dari laporan diri seseorang, untuk mengenali reaksinya dengan mudah juga menjadi preferensi dasar dari orang-orang tentang persepsi dan judgmentnya.

MBTI berbeda dengan instrumen mengenali tipe kepribadian lain dalam hal:

Dirancang untuk mengimplementasikan teori; jadi teori (Jung) harus dimengerti untuk memahami MBTI.

Berdasarkan teori, ada dinamika hubungan yang khusus antar skala, yang kemudian akan mengantar penjelasan tentan 16 tipe karakteristik.

Deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya.

Skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia yaitu persepsi dan judgment yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam hidup sehari-hari.[9]

C.G. Jung (Swis, 1875-1961) adalah tokoh yang paling penting untuk psikoanalisis (psikologi dalam) di samping Sigmund Freud dan Alfred Adler. Psikologi dalam (depth psychology) menemukan ketegangan antara hidup sadar dan tidak sadar dan menganalisa “ketidaksadaran” sebagai suatu lapisan psikologi manusia (di samping pikiran yang disadarinya) yang mempengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan manusia. Ketidaksadaran itu muncul misalnya dalam mimpi-mimpi atau juga dalam mitos-mitos dan gambar-gambar religius.
Menurut C.G. Jung, ketidaksadaran punya dua lapisan, yaitu ketidaksadaran individual yang isinya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman pribadi yang digeserkan ke bawah sadar, dan ketidaksadaran kolektif (collective unconsciousness) yang isinya merupakan warisan yang dimiliki semua manusia sebagai bagian dari kodratnya. Kedikaksadaran adalah “segala endapan pengalaman nenek moyang yang diturunkan sejak berjuta tahun yang tak dapat disebut yang sepenuhnya mengendalikan, gema peristiwa dari dunia prasejarah, yang oleh zaman selanjutnya ditambah sedikit demi sedikit penganekaragaman dan pembedaan-pembedaan”. Adanya ketidaksadaran itu bisa menjelaskan kenyataan bahwa baik dalam mimpi-mimpi individual maupun dalam budaya-budaya dan agama-agama yang berbeda, muncul motif-motif yang sama tanpa adanya hubungan tradisi satu sama lain atau diakibatkan oleh pengalaman konkret.

Ketidaksadaran adalah tempat dimana agama dan simbol-simbol religius berakar. Jadi, ketidaksadaran bukan hanya dasar kemampuan manusia untuk mengembangkan agama dan simbol-simbol religius dan “pintu masuk” yang membuka lubuk jiwa manusia untuk pengalaman religius, tetapi juga menyediakan materi-materi untuk gagasan-gagasan keagamaan.
Materi yang disediakan oleh ketidaksadaran untuk proses itu, oleh C. G. Jung disebut “arketipe”, yaitu “gambaran arkais, kuno dan universal, yang sudah ada sejak zaman yang amat silam. Dalam kata Jung, arketipe ‘merupakan bentuk atau gambaran yang bersifat kolektif yang terjadi praktis di seluruh bumi sebagai unsur kisah suci (myth) dan dalam waktu yang sama merupakan hasil asli dan individual yang asal-usulnya tidak disadari’. Arketipe itu secara laten tersembunyi dalam semua orang dan akan diberi ungkapan simbolis menurut situasi historis di mana orang itu tercakup. Konsep arketipe itu mengambil bentuk simbolis dalam berbagai ungkapan religius, dan menggambarkan solidaritas terdalam antara berbagai tradisi keagamaan umat manusia”. Jadi, simbol-simbol dasar dari agama-agama (misalnya: Tuhan, ayah/ibu, simbol-simbol untuk keberadaan transenden dan keseluruhan/keesan dll.) sudah berada di dalam ketidaksadaran setiap individu, mereka merupakan ide-ide yang pra-sadar dan primordial, dan merupakan dasar untuk pengalaman-pengalaman religius yang langsung. Mereka mencerminkan struktur kepribadian manusia dan menunjuk kepada keberadaan yang transenden.[10]

Unsur kepriadian dalam paradigma Psikoanalitik Jung
Doktrin Jung yang dikenal dengan psikologi analitis (analytical psychology), sangat dipengaruhi oleh mitos, mistisisme, metafisika, dan pengalaman religius. Ia percaya bahwa hal ini dapat memberikan keterangan yang memuaskan atas sifat spiritual manusia, sedangkan teori-teori Freud hanya berkecimpung dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan semata. Jung mendefinisikan kembali istilah-istilah psikologi yang dipakai pada saat itu, khususnya yang dipakai oleh Freud. Ego, menurut Jung, merupakan suatu kompleks yang terletak di tengah-tengah kesadaran, yakni keakuan. Istilah Freud lainnya yang didefinisikannya kembali adalah libido. Bagi Jung, libido bukan hanya menandakan energi seksual, tetapi semua proses kehidupan yang penuh energi: dari aktivitas seksual sampai penyembuhan.
Id, ego, dan superego, adalah istilah istilah yang tak pernah dipakai oleh Jung. Sebagai gantinya, ia menggunakan istilah conciousness (kesadaran), personal unconciousness (ketidaksadaran pribadi), dan collective unconciousness (ketidaksadaran kolektif) Conciousness dan personal unconciousness sebagian dapat diperbandingkan dengan id dan ego, tetapi terdapat perbedaan yang sangat berarti antara superego-nya Freud dengan collective unconciousness, karena Jung percaya bahwa yang terakhir ini adalah wilayah kekuatan jiwa (psyche) yang paling luas dan dalam, yang mengatur akar dari empat fungsi psikologis, yaitu sensasi, intuisi, pikiran, dan perasaan. Selain itu, juga mengandung warisan memori-rasial, leluhur dan historis.

Kajian teori Jung terhadap Kasus Kesurupan
Indonesia merupakan bangsa kaya budaya termasuk budaya kesurupan, bahkan di daerah daerah tertentu malah sengaja untuk kesurupan, dan menjadi tontonan menarik seperti reog, kuda lumping, debus dan tari kecak. Budaya ini lah yang menjadi arketip arketip yang tersimpan dalam ketidaksadaran kolektif dan inilah yang banyak mempengaruhi terjadinya kesurupan di indonesia.
Setiap kita memiliki potensi untuk kesurupan karena memang bawah sadar kita dalam collective unconciousness berisi mitos mitos seperti memedi pocong, wewe gombel, jin penunggu rumah, jin penunggu sungai, dan banyak lagi, bahkan penunggu laut selatan. Mitos inilah yang turun menurun dari jaman dulu terus hingga sekarang. Ditambah lagi pengalaman masa kecil yang sering ditakut takuti dengan berbagai macam hantu dan segala varian nya, yang kemudian tersimpan dalam personal unconciousness sehingga kedua kenyataan itu klop membentuk suatu sistem keyakinan dan kepercayaan yang setiap saat bisa muncul bila ada pemicunya (precipitating event).
Dalam kasus kesurupan masal yang menjadi precipitating event adalah teman yang sudah kesurupan, dalam istilah hipnotisme teman yang sudah kesurupan menginduksi bawah sadar teman lainnya sehingga seperti penyakit menular yang bila tidak diisolasi akan mewabah ke yang lain.
Seringkali orang yang kesurupan memiliki kekuatan yang melebihi kemampuan biasanya, dalam beberapa kasus kesurupan dia bisa berteriak teriak hingga berjam jam, atau bisa melemparkan beberapa orang yang sedang memeganginya. Ada lagi kesurupan mampu berbicara seperti bukan dia yang bicara, dalam keadaan seperti ini seseorang yang kesurupan sedang memasuki alam bawah sadarnya tepatnya di alam ketidaksadaran kolektif dimana menurut freud ketidaksadaran tersebut mengandung kekuatan jiwa (psyche) sehingga dia memiliki kekuatan yang melebihi seperti biasanya
Mengapa orang bisa masuk kedalam alam bawah sadarnya ? sebab utamanya adalah lemahnya kesadaran seperti orang mau masuk tidur, kenapa bisa tidur jawabnya tentunya karena lemahnya kesadaran karena faktor mengantuk.[11]

Kepribadian

Hingga saat ini para ahli tampaknya masih belum menemukan rumusan tentang kepribadian secara bulat dan komprehensif.. Dalam suatu penelitian kepustakaan yang  dilakukan oleh Gordon W. Allport (Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, 2005) menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Berangkat dari studi yang dilakukannya, akhirnya dia menemukan satu rumusan tentang kepribadian yang dianggap lebih lengkap. Menurut pendapat dia bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko-fisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Scheneider dalam Syamsu Yusuf (2003) mengartikan penyesuaian diri sebagai “suatu proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustrasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Keunikannya itu didukung oleh keadaan struktur psiko-fisiknya, misalnya konstitusi dan kondisi fisik, tampang, hormon, segi kognitif dan afektifnya yang saling berhubungan dan berpengaruh, sehingga menentukan kualitas tindakan atau perilaku individu yang bersangkutan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa teori kepribadian yang sudah banyak dikenal, diantaranya : Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud, Teori Analitik dari Carl Gustav Jung, Teori Sosial Psikologis dari Adler, Fromm, Horney dan Sullivan, teori Personologi dari Murray, Teori Medan dari Kurt Lewin, Teori Psikologi Individual dari Allport, Teori Stimulus-Respons dari Throndike, Hull, Watson, Teori The Self dari Carl Rogers dan sebagainya. Sementara itu, Abin Syamsuddin (2003) mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian, yang mencakup :

Karakter; yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsiten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.

Temperamen; yaitu disposisi reaktif seorang, atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.

Sikap; sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif atau ambivalen.

Stabilitas emosi; yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah tidaknya tersinggung, sedih, atau putus asa.

Responsibilitas (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi.[12]

Pergulatan Ide Sains dan Islam: Pandangan Beberapa Tokoh

Leif Stenberg

Dalam bukunya The Islamization of Science: Four Muslims Positions Developing an Islamic Modernity (1996) menyebutkan bahwa titik berangkat diskursus hubungan sains dan Islam adalah saat Ernest Renan (w. 1892) memulai perdebatan tahun 1883 di Paris yang kemudian direspon pertama kalinya oleh Jamaluddin al-Afghani (w. 1897). Menurut Renan antara Islam dan sains itu bertentangan (incompatible).  Sejak saat itu kemudian perdebatan ini menjadi begitu kompleks khususnya di paruh abad kedua puluh.

Sorotan yang Stenberg lakukan adalah mengenai posisi empat tokoh yang ia sebut sebagai eksponen dalam usaha islamisai sains yaitu Ismail Raji’ al-Faruqi, Ziauddin Sardar, Maurice Bucaille, dan Sayyed Hoessein Nasr. Masing-masing tokoh ini oleh Stenberg dianggap memiliki beberapa pandangan yang berkaitan dengan isu hubungan sains dan Islam.[13]

Al-Faruqi

Dikenal sebagai tokoh yang menggagas ide mengenai islamisasi pengetahuan (islamization of knowledge).  Beliau kemudian mendirikan lembaga pemikiran keislaman dengan nama International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang memiliki misi islamisasi dengan langkah-langkah yang dibuatnya. Yang menarik dari gagasan Faruqi adalah bahwa usaha islamisasi mesti ada penguasaan yang cukup komprehensif antara khasanah keilmuan modern dan khasanah keilmuan Islam klasik (mastering of modern and islamic sciences). Ilmuwan muslim mesti kritis terhadap ilmu-ilmu yang dikembangkan Barat, dan kemudian melakukan sebuah integralisasi keduanya. Ini ditujukan untuk mendapat sebuah model penguasaan ilmu dengan perspektif Islam dengan tetap tidak “kuper” dengan pengetahuan modern yang ada. Dari situlah kemudian akan menghasilkan model kurikulum dan pendidikan dalam perspektif Islam. Dan inilah yang menjadi ultimate goal gagasan islamisasi pengetahuan ala Faruqi.

Islamisasi pengetahuan, menurut Taha Jabir al Alwani, mesti dipahami sebagai sebuah kerja ilmiah dari sudut pandang metodologis dan epistemologis. Ia bukan sebagai ideologi atau bahkan sebuah sekte baru. Ini mesti dipahami terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, orang yang menggelutinya akan terjebak pada ideologisasi ilmu, dan akan sangat berbahaya nantinya. Ilmu yang mengideologi akan sulit berkembang biak.[14]

Sementara ‘Imad al Din Khalil memandang islamisasi pengetahuan sebagai keterlibatan dalam pencarian intelektual (an intellectual pursuits) yang berupa pengujian (examination), penyimpulan, penghubungan, dan publikasi dalam memandang hidup, manusia dan alam semesta dari perspektif Islam.  Sementara Abu al Qasim Hajj Hammad mendefinisikan islamisasi pengetahuan sebagai pemecahan hubungan antara pencapaian ilmiah dalam peradaban manusia dan perubahan postulat-postulat filosofis, sehingga ilmu itu dapat digunakan melalui metodologi yang bernuansakan religius tinimbang yang spekulatif.[15]

Sementara Sardar menekankan penguasaan epistemologis dalam membangun kerangka sains atau pengetahuan Islam. Sehingga menurutnya sains islami masih harus dikonstruksi setelah membongkar sains modern yang ada. Sedangkan Sayyed Hossein Nasr berpandangan bahwa sains tradisional Islam di masa lalu sebagai sains islami.[16]

Secara umum, menurut Stenberg, keempat tokoh yang menjadi objek studinya ini memiliki kesamaan gagasan dalam melakukan restorasi hubungan sains dan Islam. Islam, menurut mereka, sama sekali tidak ada yang salah. Yang terjadi adalah tidak teraplikasikannya konsep-konsep Islam dalam kehidupan nyata.

Selain tokoh-tokoh di atas yang umumnya berasal dari luar Indonesia, ada juga tokoh-tokoh Indonesia yang mencoba membincangkan ide ini, meskipun dengan pola dan perspektif yang berbeda-beda dalam pembahasannya. Tokoh-tokoh ini umumnya memiliki pola pandang sama bahwa Islam dan sains memiliki titik temu, namun darimana dan bagaimana memulainya serta metodologi yang digunakan masing-masing memiliki pandangan sendiri.[17]

Tawaran Islam dalam Studi Psikologi

Perkembangan psikologi yang begitu cepat juga masuk dan mendapat respon dari mahasiswa Islam. Ketika, kemudian, banyak orang Islam yang mempelajari ilmu psikologi, tentu saja mereka akan bertemu dengan terma-terma dan konsep-konsep yang dikembangkan oleh para teoritikus psikologi Barat. Persepsi para mahasiswa dan psikolog muslim terhadap psikologi Barat, menurut Malik Badri, bisa dilihat ke dalam tiga fase. Fase pertama disebut infantuasi, yaitu saat mereka tergila-gila dengan teori dan teknik psikologi yang begitu memikat. Fase kedua disebut rekonsiliasi. Pada fase ini mereka mulai mencocokan dengan apa yang ada dalam alquran dan khazanah klasik Islam, tapi masih pada asumsi bahwa keduanya tidak bertentangan. Fase ketiga disebut emansipasi. Fase ini mereka sudah mulai kritis terhadap teori psikologi dan berusaha menggali konsep-konsep psikologi yang ada dalam Alquran.

Dalam memandang konsep dan filsafat tentang manusia, maka tak lepas dari pandangan Islam sendiri tentang manusia. Dalam Islam, manusia memang makhluk yang memiliki dimensi-dimensi yang kompleks. Manusia dimanapun dan beragama apapun pasti tersusun dari jasad dan ruh. Jasad diartikan sebagai tubuh fisik, dan ruh sebagai kekuatan yang berasal dari Allah yang ditiupkan ke jasad manusia saat berusia 120 hari.

Menurut Mujib

Dalam Psikologi Islam manusia terstruktur dari jasmani dan ruhani. Ruh bukan hanya sekedar spirit yang bersifat aradh (accident), tapi satu jauhar (substance) yang dapat bereksistensi dengan sendirinya di alam ruhani. Sinergi antara jasmani dan ruhani menjadikan nafsani yang tumbuh sejak usia empat bulan dalam alam kandungan. Struktur nafsani ini terbagi atas tiga bagian yaitu kalbu, akal dan nafsu. Integrasi ketiga jenis nafsani ini menimbulkan apa yang disebut dengan kepribadian.

Selain itu dikenal pula konsep tentang fitrah. Per definisi, banyak pakar yang mengartikan tentang fitrah. Quraish Shihab mengartikan fitrah sebagai unsur, sistem dan tata kerja yang diciptakan Allah pada makhluk sejak awal kejadiannya sehingga menjadi bawaannya.

Sejak asal kejadiannya manusia telah membawa potensi keberagamaan yang benar yang diartikan para ulama dengan tauhid. Ini bisa dibaca pada QS Arrum:30 yang artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (yang benar). Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya (fitrah itu). Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Imam Nawawi

Mendefinisikan fitrah sebagai kondisi yang belum pasti (unconfirmed state) yang terjadi sampai seorang individu menyatakan secara sadar keimanannya. Sementara  menurut Abu Haitam fitrah berarti bahwa manusia yang dilahirkan dengan memiliki kebaikan atau ketidakbaikan (prosperous or unprosperous) yang berhubungan dengan jiwa. Ia mendasarkannya pada hadits yang cukup populer, “setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orangtuanya yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Al Qurtubi

Mendukung pandangan positif tentang fitrah dengan menggunakan analogi mengenai hewan yang secara fisik tidak cacat untuk menggambarkan  bahwa, hanya karena hewan dilahirkan tidak lengkap, sementara manusia dilahirkan dengan kapasitas yang tanpa cacat, sehingga manusia dapat menerima kebenaran.

Konsep fitrah sebagai konsep ketuhanan yang orisinal, tidak dengan begitu saja berkonotasi menerima tindakan yang baik dan benar secara pasif. Namun dengan kecenderungan yang aktif dan predisposisi bawaan untuk mengetahui Allah, tunduk kepada-Nya, dan beramal soleh. Ini merupakan kecenderungan alami manusia dalam meniadakan faktor-faktor yang berlawanan. Walaupun semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, pengaruh lingkungan menentukan juga. Orang tua mungkin mempengaruhi agama anaknya dengan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jika tidak ada pengaruh yang merugikan, anak akan secara terus-menerus memunculkan fitrahnya sebagai hakikat kebenarannya.

Selain itu ada pula konsep tentang nafs, akal, dan qalbu. Sebagaimana dijelaskan Mujib di atas ketiganya ini merupakan sistem nafsani manusia yang akan membentuk kepribadian. Menurut Quraish Shihab, kata nafs dalam konteks pembicaraan tentang manusia menuju kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik atau buruk. Kata nafs memang memiliki banyak arti. Dalam Alquran kata nafs digunakan untuk menyebut diri seseorang, diri Tuhan, person sesuatu, roh, jiwa, totalitas manusia dan sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku.

Nafs secara bahasa berarti ruh, jiwa, ego, diri (self), kehidupan, person, hati atau ingatan.  Walaupun beberapa ilmuwan mengklasifikasikan nafs hingga 7 tahapan, ada kesepakatan di kalangan ulama bahwa dalam Alquran Allah menjelaskan sedikitnya 3 jenis utama nafs. Urutan dari yang terburuk hingga yang terbaik adalah Nafs al-Ammârah Bissu’ (Nafs yang mendorong kepada kejahatan/keburukan), Nafs al-Lawwâmah (Nafs yang tercela) dan Nafs al-Mutma’innah (Nafs yang membawa kedamaian).

Sementara kata akal tidak pernah disebut dalam Alquran selain dalam bentuk kata kerja, baik kata kerja saat sekarang (mudlari’) atau masa lampau (madli). Kata akal dalam derivasinya ada sebanyak 48 kali sebutan di Alquran. Secara jasmaniah ia berkedudukan di otak, memiliki daya kognisi, dengan potensi bersifat argumentatif (istidhlaliah) dan logis (aqliah), yang apabila mendominasi jiwa manusia maka akan menimbulkan kepribadian yang labil (al-nafs al-lawwamah). Semenatara qalbu secara jasmaniah berkedudukan di jantung, memiliki daya emosi, potensinya bersifat cita rasa (dzawqiyah) dan intuitif (hadsiah), yang apabila mendominasi jiwa manusia maka menimbulkan kepribadian yang tenang (al-nafs al-muthmainnah).[18]

Ada beberapa pandangan khas mengenai Psikologi Islam ini. Pada tahun 1997 di Universitas Darul Ulum, Jombang sempat diadakan acara Dialog Nasional Pakar Psikologi Islam yang menyepakati bahwa salah satu visi Psikologi Islam adalah menempatkannya sebagai mazhab kelima psikologi setelah psikoanalisis, behavioristik, humanistik, dan transpersonal. Karena memposisikan diri sebagai salah satu aliran atau mazhab, maka perlu ada beberapa pandangan khas mengenai psikologi Islam.

Pertama, mempercayai bahwa secara alamiah manusia itu positif (fithrah), baik secara jasadi, nafsani (kognitif dan afektif) maupun ruhani (spiritual). Kedua, mengakui bahwa salah satu komponen terpenting manusia adalah qalbu. Perilaku manusia bergantung pada qalbunya. Disamping jasad, akal, manusia memiliki qalbu. Dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu (di luar nalar), berkecenderungan kepada yang benar dan bukan yang salah (termasuk memiliki kebijaksanaan, kesabaran), dan memiliki kekuatan mempengaruhi benda dan peristiwa. Pandangan Psikologi Islam tentang qalbu termasuk yang khas dan berbeda bila dibandingkan dengan psikologi barat yang hampir selalu menjelaskan sesuatu dengan otak. Ketiga, mempercayai bahwa arah pergerakan hidup manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu taqwa dan fujur. Manusia diciptakan dalam keadaan positif dan ia dapat bergerak ke arah taqwa. Bila manusia berjalan lurus antara fitrah dan Allah, maka ia akan menjadi taqwa (sehat, selamat). Bila tidak lurus antara fithrah dan Allah, maka ia akan berjalan ke pilihan yang sesat (fujur). Secara fithrah manusia diciptakan dengan penuh cinta, memiliki cinta, namun ia dapat berkembang ke arah agresi. Tugas Psikologi Islam adalah agar manusia selalu lurus dengan fithrahnya.

Keempat, mempercayai bahwa manusia adalah unik. Quraish Shihab menyebutnya sebagai khalqan akhar. Beliau merujuk pada dua ayat dalam Alquran yaitu QS 17:21 dan QS 6:165. Kelima, psikologi islamdibangun berdasarkan nila tertentu, bukan netral etik. Gagasan tentang ilmu yang netral etik adalah khayalan belaka, seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Setiap ilmu berangkat dari nilai-nilai dan mengembangkan nilai-nilai.

Kalau kita meniliki lebih jauh lagi, memang kajian psikologi selama ini seperti kehilangan ruhnya. Kalau kata Malik Badri, a psychology without soul studying a man without soul. Selama ini dimensi dalam ilmu psikologi yang hanya menekankan pada dimensi ragawi (fisik-biologis), jiwa (psikologis), dan lingkungan (sosiokultural). Ini  terasa kurang begitu mengena dalam meneropong manusia sebagai makhluk yang memiliki kompleksitas. Sehingga dalam kajian Psikologi Islam ditambahlah dengan dimensi ruhani (spiritual). Bahkan pada tahun 1984, Organisasi Kesehatan se-Dunia (WHO) telah menambahkan satu dimensi lagi untuk melihat orang sehat yaitu dimensi spiritual. Oleh American Psychiatric Association ini diadopsi dengan paradigma pendekatan bio-psycho-socio-spiritual.

Konsep Psikologi Islami: Paradigma Modern atau Turats Islam Murni?

Pergulatan dalam pengembangan psikologi Islam masih terus terasa hingga sekarang. Memang sudah banyak forum ilmiah membicarakan hal ini. Paling tidak –untuk kasus Indonesia- ada dua kelompok yang mencoba membangun konsep psikologi Islam ini.

Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi dan kemudian bersenutuhan dengan konsep-konsep Islam mengenai psikologi. Di samping adanya ketidakpuasan terhadap bahasan psikologi yang dianggap terlalu sekularistik dan menafikan kondisi kejiwaan hakiki manusia. Untuk menyebut beberapa nama pada kelompok ini antara lain seperti Hanna Djumhana Bastaman, Fuad Nashori, Djamaludin Ancok, Subandi, dan kelompok kajian di Yayasan Insan Kamil Yogyakarta. Umumnya mereka menggunakan terma psikologi islami dengan alasan bahwa psikologi modern yang ada tetap digunakan sebagai pisau analisis, namun dimasukkan pandangan-pandangan Islam tentang psikologi.

Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang mencoba menggali khasanah klasik Islam (at-turats al-islami) untuk pengembangan keilmuan psikologi Islam. Misalnya, Abdul Mujib atau Achmad Mubarok. Keduanya bukanlah psikolog dan tidak memiliki latar belakang pendidikan psikologi, namun memiliki akses terhadap literatur-literatur berbahasa Arab yang di situ terhampar pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim klasik yang bersinggungan dengan psikologi, semacam Ibn Sina,  al-Ghazali, Ibn Miskawaih dsb. Mereka menggunakan istilah psikologi Islam dengan alasan mengambil sumber langsung dari khasanah klasik Islam dan kemudian mengkontekstualisasikan dengan pandangan psikologi modern. Umumnya mereka yang berlatar pendidikan dari kampus-kampus yang memiliki akses terhadap literatur Arab, semacam IAIN yang memiliki kecenderungan semacam ini.

Khasanah klasik Islam sering juga disebut sebagai turats Islam. Dalam buku At-Turats Wa at-Tajdid, Hasan Hanafie mengatakan bahwa turats dapat dinisbahkan kepada dua hal. Pertama, turats Islam adalah kumpulan kitab-kitab dan manuskrip yang tersimpan dalam perpustakaan, gudang, masjid-masjid maupun museum. Di sini, turats berbentuk material yaitu turats tertulis, tersimpan dan tercetak dalam bentuk kitab. Namun, menurutnya lagi, ada bentuk lain dari turats yang bersifat immaterial, yaitu warisan kejiwaan dan adat-istiadat yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat.

Secara lebih maju, Aisyah Abdurrahman (yang terkenal dengan nama samaran Bintu Syathi—putri pesisir), dalam bukunya Turatsuna Baina Madli wa Hadlir mengatakan bahwa kita tidak dapat membatasi lingkup turats Islam pada zaman dan wilayah tertentu. Karena turats Islam mencakup seluruh warisan peradaban kuno kita, di sepanjang zaman dan tempat, maka, tentu saja warisan kebudayaan Mesir kuno yang tertulis di atas kertas-kertas papirus adalah termasuk turats Islam pula. Demikian pula halnya peninggalan kerajaan Babylonia, Asyur, Syam, Yaman, Mesir, Maghrib dan wilayah-wilayah lainnya. Hal itu, menurut Aisyah Abdurrhaman, karena seluruh penduduk wilayah tersebut telah memeluk Islam, maka secara otomatis masa lampau mereka menjadi milik Islam pula.

Dalam kajian-kajian psikologi, turats Islam yang berupa manuskrip tulisan dari cendekiawan muslim klasik cukup banyak, baik yang berupa konsep yang masih potensi maupun yang manifest. Misalnya, konsep perkembangan moral dan rasio seseorang bisa dibaca dalam karya klasik Ibn Thufail yang berjudul Hayy ibn Yaqzhan. Atau konsep-konsep umum mengenai nafs, qalb, atau akal yang dikemukakan oleh tokoh semacam al-Ghazali, Ibn Miskwaih, Ibnul Qoyyim al-Jauzi, bahkan pada konsep tentang tabir mimpi yang pernah dibahas oleh Ibn Sirrin jauh sebelum Freud mengemukakan teorinya tentang analisis mimpi.          Turats Islam ini bisa menjadi sumber kajian psikologi dalam perspektif Islam, tinggal bagaimana mengkonseptualisasikan dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi saat sekarang ini. Sayangnya literatur mereka yang menggunakan bahasa Arab belum banyak yang mengakses, justru oleh mereka kaum muslim yang belajar psikologi, khususnya di Indonesia ini.

Dua model pengembangan ini sebenarnya masih tetap perlu dilakukan, meskipun kelemahan-kelemahan fundamental tetap ada. Jika terlalu memfokuskan pada pendekatan modern kemudian melabelkannya dengan Islam, maka yang terjadi adalah bukan muncul suatu ilmu, melainkan hanya menempel-nempelkan yang dianggap cocok (labeling). Apabila ini yang dilakukan maka akan sangat mudah goyah karena fondasinya tidak kuat.

Sedangkan jika turats Islam yang belum dikonseptualisasi dan dikontekstualisasikan akan sulit teraplikasi di zaman sekarang ini. Selain konsep-konsep yang ada adalah konsep filosofis, juga kondisi umat manusia pada abad pertengahan tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan umat manusia sekarang ini.

Lalu apakah model integralisasi model Faruqi yang dilakukan? Memang banyak tawaran, tinggal mana yang kiranya pas dan mampu diaplikasikan dalam kerangka teoritis akademis maupun aplikasi pragmatis. Pemahaman dan penguasaan terhadap keilmuan modern kontemporer dari Barat bukan suatu hal yang tidak perlu dilakukan. Namun juga tidak kemudian menerima apa adanya (taken for granted) terhadap model-model pemikiran mereka. Langkah kritis terhadap pemikiran mereka perlu dilakukan. Sementara penguasaan turats Islam dijadikan sebagai fondasi pemikiran. Kemudian turats Islam tersebut dikaji, dikritisi, dikonspetualisasi dan dikontekstualisasikan. Tak tertutup kemungkinan melakukan sebuah studi komparasi antara pemikiran-pemikiran Barat tentang psikologi dengan pemikiran-pemikiran yang berasal dari turats Islam.[19]

TEORI BEHAVIORISTIK

Penekanan Teori Behviorisme adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi proses belajar dalam diri siswaTeori Belajar Behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandangan. Pelopor-pelopor pendekatan Behavioristik pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil suatu proses belajar dan karena itu, dapat diubah dengan belajar baru. Behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis, yaitu :

1.    Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah. Berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan dan  berkat interaksi antara bekal keturunan dan lingkungan, terbentuk pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas dari kepribadiannya.

2.    Manusia mampu untuk berefleksi  atas tingkah lakunya sendiri,menangkap apa yang dilakukannya, dan  mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri.

3.    Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar.

4.    Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain.

Keyakinan-keyakinan itu, sebagaimana dirumuskan oleh Dustin dan George, dikutip dalam buku karangan George dan Kristiani : Theory, Methode, and Processes Of Counceling and Psychotheraphy ( 108 ). Sejalan dengan keyakinan-keyakinan itu, bagi seorang konselor behafioristik perilaku konseling merupakan hasil dari’ pengalaman-pengalaman hidupnya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kalau perilaku konseling ditinjau dari sudut pandangan apakah perilaku itu tepat dan sesuai dengan situasi kehidupannya atau tidak tepat dan salah suai, harus dikatakan bahwa baik tingkah laku tepat maupun tingkah laku salah sama-sama merupakan hasil belajar. Karena tingkah laku salah merupakan hasil belajar, tingkah laku yang salah itu juga dapat dihapus dan diganti dengan tingkah laku yang tepat melalui suatu proses belajar.

Teori  Behavioristik

Konsep Utama:

Membatasi perilkaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan.

Kegunaannya:

Untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memcahkan masalahnya.

Proses Konseling:

1.    Bentuk kerjasama antara konselor dengan klien yaitu :

2.    Konselor menjelaskan maksd tujuan

3.    Klien mengkhususkan perubahan positif.

4.    Klien dan konselor menetapkan tujuan.

5.    Menjajagi apakah tujuan itu realistis

6.    Mendiskusikan manfaat tujuan

7.    Konselor dan klien membuat salah satu keputusan

Sifatnya:

Manipulatif, bersifat dingin dan klurang menyentuh aspek pribadi dan mengabaikan hubungan antar pribadi

Penekanannya:

Memusatkan pada perilaku sekarangh dan bukan kepada prilaku yang terjadi di masa lalu.

Konselornya:

Pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor.

●      Tokoh

John Watson (1878 – 1958)

John Broades Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul “Animal Education”. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang.

Pada tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimenal dan psikologi komparatif di John Hopkins University di Baltimore dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara tahun 1920-1945 ia meninggalkan universitas dan bekerja dalam bidang psikologi konsumen.

John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah “Psychology as the Behaviourist view it” (1913). Menurut Watson dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang obyektif, oleh karena itu ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan-penyelidikan tentang tingkahlaku yang nyata saja. Meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson, namun harus diakui bahwa peran Watson tetap dianggap penting, karena melalui dia berkembang metode-metode obyektif dalam psikologi.

Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkahlaku. Ia percaya bahwa dengan memberikan kondisioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Ia bahkan memberikan ucapan yang sangat ekstrim untuk mendukung pendapatnya tersebut, dengan mengatakan: “Berikan kepada saya sepuluh orang anak, maka saya akan jadikan ke sepuluh anak itu sesuai dengan kehendak saya”.

Pengertian Teori

Teori behavioristik adalah teori yang menerapkan prinsip penguatan stimulus-respon.  Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif.

Penguatan positif  sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang.

●      Kerangka Berpikir Teori

1.    Pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik

2.    Pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik. Jika ada yang  kurang jelas baru ditanyakan kepada guru

3.    Hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik

4.    proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar

5.    Materi pelajaran digunakan sistem modul

●      Tokoh

1.    Edward Edward Lee thorndike

2.    Ivan Petrovich Palvov

3.    Burrhus Frederic Skinner

4.    Robert Gagne

5.    Elbert Bandura

●      Aplikasi Teori

Guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru.  Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi intruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hirarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks.  Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu ketrampilan tertentu.  Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati.  Kesalahan harus segera diperbaiki.  Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan.

●      Kekurangan

1.   Sebuah konsekuensi bagi guru, untuk menyusun bahan pelajaran dalam        bentuk yang sudah siap

2.   Tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini

3.  Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid.

4. Murid  berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif

5.  Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa

6.   Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru.[20]

Perkembangan Kepribadian

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang tamj alamrnelakukan penyesuaian dirinya terhadap ling \kungan secara unik” Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal berikut.

1) Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika pen laku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.

2) Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat/lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan

3) Sikap terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma dan sebagainya) yang bersifat positif, negatif atau ambivalen (ragu-ragu).

4) Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dan lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung marah, sedih atau putus asa.

5) ResponsibilitaS (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima risiko dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti: mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri risiko yang dihadapi.

6) Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka; dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.

Aspek-aspek Konsep Diri

Fitts

(Dalam Robin haver, 1975) membagi aspek-aspek konsep diri individu menjadi dua dimensi besar, yaitu:

Dimensi Internal, terdiri atas tiga bagian:

Diri identitas, yaitu label ataupun simbol yang dikenakan oleh seseorang untuk menjelaskan dirinya dan membentuk identitasnya. Label- label ini akan terus bertambah seiring dengan bertumbuh dan meluasnya kemampuan seseorang dalam segala bidang.

Diri pelaku, yaitu adanya keinginan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan rangsang internal maupun  eksternal. Konsekuensi perilaku tersebut akan berdampak pada lanjut tidaknya perilaku tersebut, sekaligus akan menentukan apakah suatu perilaku akan diabstraksikan, disimbolisasikan, dan digabungkan dalam diri identitas.

Diri penilai, yang lebih berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, penghayal, pembanding, dan terutama sebagai penilai. Di samping fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan kedua diri sebelumnya.

Dimensi Eksternal (terkait dengan konsep diri positif dan negatif), terdiri dari enam bagian:

Konsep diri fisik, yaitu cara seseorang dalam memandang dirinya dari sudut pandang fisik, kesehatan, penampilan keluar, dan gerak motoriknya. Konsep diri seseorang dianggap positif apabila ia memiliki pandangan yang positif terhadap kondisi fisiknya, penampilannya, kondisi kesehatannya, kulitnya, tampan atau cantiknya, serta ukuran tubuh yang ideal. Dianggap sebagai konsep diri yang negatif apabila ia memandang rendah atau memandang sebelah mata kondisi yang melekat pada fisiknya, penampilannya, kondisi kesehatannya, kulitnya, tampan atau cantiknya, serta ukuran tubuh yang ideal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moreno & Cervelló (2005) membuktikan bahwa terdapat relevansi yang signifikan antara intensitas melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dengan tinggi rendahnya konsep diri fisik individu. Semakin sering individu melakukan kegiatan-kegiatan fisik—seperti olah raga, bekerja—maka akan semakin tinggi pula konsep diri fisiknya, demikian pula sebaliknya.

Konsep diri pribadi, yaitu cara seseorang dalam menilai kemampuan yang ada pada dirinya dan menggambarkan identitas dirinya. Konsep diri seseorang dapat dianggap positif apabila ia memandang dirinya sebagai pribadi yang penuh kebahagiaan, memiliki optimisme dalam menjalani hidup, mampu mengontrol diri sendiri, dan sarat akan potensi. Dapat dianggap sebagai konsep diri yang negatif apabila ia memandang dirinya sebagai individu yang tidak pernah (jarang) merasakan kebahagiaan, pesimis dalam menjalani kehidupan, kurang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, dan potensi diri yang tidak ditumbuhkembangkan secara optimal.

Konsep diri sosial, yaitu persepsi, pikiran, perasaan, dan evaluasi seseorang terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya sendiri, berkaitan dengan kapasitasnya dalam berhubungan dengan dunia di luar dirinya, perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosialnya. Konsep diri dapat dianggap positif apabila ia merasa sebagai pribadi yang hangat, penuh keramahan, memiliki minat terhadap orang lain, memiliki sikap empati, supel, merasa diperhatikan, memiliki sikap tenggang rasa, peduli akan nasib orang lain, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Dapat dianggap sebagai konsep diri yang negatif apabila ia merasa tidak berminat dengan keberadaan orang lain, acuh tak acuh, tidak memiliki empati pada orang lain, tidak (kurang) ramah, kurang peduli terhadap perasaan dan nasib orang lain, dan jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas sosial.

Konsep diri moral etik, berkaitan dengan persepsi, pikiran, perasaan, serta penilaian seseorang terhadap moralitas dirinya terkait dengan relasi personalnya dengan Tuhan, dan segala hal yang bersifat normatif, baik nilai maupun prinsip yang memberi arti dan arah bagi kehidupan seseorang. Konsep diri seseorang dapat dianggap positif apabila ia mampu memandang untuk kemudian mengarahkan dirinya untuk menjadi pribadi yang percaya dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral etik, baik yang dikandung oleh agama yang dianutnya, maupun oleh tatanan atau norma sosial tempat di mana dia tinggal. Sebaliknya, konsep diri individu dapat dikategorikan sebagai konsep diri yang negatif bila ia menyimpang dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral etika yang berlaku—baik nilai-nilai agama maupun tatanan sosial—yang seharusnya dia patuhi.

Konsep diri keluarga, berkaitan dengan perspesi, perasaan, pikiran, dan penilaian seseorang terhadap keluarganya sendiri, dan keberadaan dirinya sendiri sebagai bagian integral dari sebuah keluarga. Seseorang dianggap memiliki konsep diri yang positif apabila ia mencintai sekaligus dicintai oleh keluarganya, merasa bahagia berada di tengah-tengah keluarganya, merasa bangga dengan keluarga yang dimilikinya, dan mendapat banyak bantuan serta dukungan dari keluarganya. Dianggap negatif apabila ia merasa tidak mencintai sekaligus tidak dicintai oleh keluarganya, tidak merasa bahagia berada di tengah-tengah keluarganya, tidak memiliki kebanggaan pada keluarganya, serta tidak banyak memperoleh bantuan dari keluarganya.

Konsep diri akademik, berkaitan dengan persepsi, pikiran, perasaan, dan penilaian seseorang terhadap kemampuan akademiknya. Konsep diri positif apabila ia menganggap bahwa dirinya mampu berprestasi secara akademik, dihargai oleh teman-temannya, merasa nyaman berada di lingkungan tempat belajarnya, menghargai orang yang memberi ilmu kepadanya, tekun dalam mempelajari segala hal, dan bangga akan prestasi yang diraihnya. Dapat dianggap sebagai konsep diri akademik yang negatif apabila ia memandang dirinya tidak cukup mampu berprestasi, merasa tidak disukai oleh teman-teman di lingkungan tempatnya belajar, tidak menghargai orang yang memberi ilmu kepadanya, serta tidak merasa bangga dengan prestasi yang diraihnya (dalam Nashori, 2000).

Kuper & Kuper (2000) menyebutkan dua aspek besar dalam menjelaskan konsep diri, yaitu identitas dan evaluasi diri. Pertama, konsep identitas. Konsep ini terfokus pada makna yang dikandung diri sebagai suatu obyek, memberi struktur dan isi pada konsep diri, dan mengaitkan diri individu pada sistem sosial.

Secara umum, identitas mengacu pada siapa atau apa dari seseorang, sekaligus mengacu pada pelbagai makna yang diberikan pada seseorang oleh dirinya sendiri dan orang lain. Kedua, evaluasi diri (atau harga diri) dapat terjadi pada identitas-identitas tertentu yang dianut oleh individu, atau dapat juga terjadi pada evaluasi holistik tentang diri. Menurut Gecas & Schwalbe (dalam Kuper & Kuper, 2000) individu biasanya lebih tertarik untuk membuat evaluasi diri berdasarkan dua kategori besar, yaitu pengertian mereka tentang kompetensi atau kemampuan diri mereka, dan pengertian mereka tentang kebaikan atau nilai moral.

Calhoun & Acocella (1990) membagi konsep diri ke dalam tiga dimensi, yaitu:

dimensi pengetahuan, yaitu deskripsi seseorang terhadap dirinya. Misalnya jenis kelamin, etnis, ras, usia, berat badan, atau pekerjaan.

dimensi harapan, yaitu kepemilikan seseorang terhadap satu set pandangan mengenai kemungkinan akan menjadi apa dirinya kelak.

dimensi penilaian, yaitu penilai tentang diri sendiri. Berdasarkan hasil penelitiannya Marsh (1987) menyimpulkan bahwa evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rangka untuk memperbaiki diri sendiri di masa mendatang akan memunculkan konsep diri yang sangat kuat.[21]

Penutup

Memang bukan pekerjaan mudah dalam mewujudkan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat diterima secara luas (broadly acceptable). Freud saja konsepnya masih terus menerus dikritik dan dianggap tidak memenuhi kriteria ilmu pengetahuan oleh beberapa pihak. Namun inilah yang menjadi sasaran kritik saat ini. Hegemoni pengetahuan yang dikembangkan Barat memang cenderung kaku dan prosedural. Padahal fitrah ilmu pengetahuan itu adalah dinamis dan dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi akan melawan kekakuan dan prosedur-prosedur yang disebut ilmiah.

Gagasan psikologi dengan mengambil perspektif kajian Islam menjadi hal yang masih terus dikembangkan. Dua model pengembangan yang ada sebagaimana disebutkan di atas masih perlu terus menerus diuji, sampai kemudian mana yang dianggap menjadi fondasi yang kuat dalam usaha pengembangannya.

Turats Islam dalam hal ini menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dijalani. Latar belakang historis perkembangan pengetahuan dunia yang pernah dilakukan umat Islam menjadi bukti bahwa kita tidak boleh berpaling darinya. Dengan melakukan konseptualisasi dan kontekstualisasi turats Islam akan menjadikan khasanah Islam klasik yang tersimpan dalam kitab-kitab literatur Arab dan historisitas kehidupan masyarakat Islam masa lalu bisa menjadi pisau analisis yang perlu dilakukan. Wallahu a’lam bi ashshawwab.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.psb-psma.org/10/4/2008

Alwisol, Psikologi kepribadian, Malang  : UMM Press, 2004. Cet I h. 2

http://www.geocities.com/jurnal iiitindonesia/psikologi islami.htm?200910-edn 11-25

http://www.Humam-Metric-Indonesia.com/12/17/2008

http://www.Setiyo.Wordpress.com/12/17/2008

Calvin S. Hall & Gardner Lidzey, Teori-teori Psiko DinamikJakarta: Kanisius, 2005

Gerlald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan PsikoterapiBandung: Refika, 2003

www. Akhmad Sudrajat, M.Pd

www. Geocities.com

http://www.Makalah & Skripsi. Blogspud.com/2008/07

Alwisol. Psikologi Kepribadian. Malang :UUM Press, 2007

Walgito Bimo. Dr. Prof. Pengantar Psikologi Umum. Jogjakarta : ANDI, 2003

Sobur Alex, M. Si. Drs. Psikologi Umum. Bandung : Pustaka Setia, 2003

Gerungan W.A. Psych. Dipl. Dr. Psikologi Sosial. Bandung : PT Refika Aditama, 2004

Boeree George. C. Dr. Personality Theories. Jogjakarta : PRISMASOPHIE, 2004

Suryabrata Sumadi. Ph.D., Ed.S., M.A., B.A., Drs. Psikologi Kepribadian. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta : 1982

ALWISOL, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hal 08

ALWISOL, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hal 09

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref3

Dr. C. George Boeree, Personality Theories, PRISMASOPHIE, Jogjakarta: 2004, hal 36

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref4

ALWISOL, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hal 19

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref5

Dr. C. George Boeree, Personality Theories, PRISMASOPHIE, Jogjakarta: 2004, hal 56

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref6

DR. W.A. GERUNGAN, Dipl. Psych. Psikologi Sosial, PT Refika Aditama, Bandung,: 2004, hal 25

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref7

Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., M.A,,Ed.S., Ph.D., Psikologi Kepribadian, PT Raja Grafindo, Jakarta :1982, hal 185-191

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref8

ALWISOL, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hal 80-84

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref9

Dr. C. George Boeree, Personality Theories, PRISMASOPHIE, Jogjakarta: 2004, hal 153

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref10

Dr. C. George Boeree, Personality Theories, PRISMASOPHIE, Jogjakarta: 2004, hal 156-158

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref11

Drs. Alex Sobur, M. Si., Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung ; 2003, hal 309-311

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref12

Prof. Dr. Bimo Walgito, Psikologi Umum, ANDI, Jogjakarta:2003, hal 71

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref13

ALWISOL, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hal 395

http://datarental.blogspot.com/2008/04/teori-teori-dalam-psikologi-kepribadian.html – _ftnref14

Dr. C. George Boeree, Personality Theories, PRISMASOPHIE, Jogjakarta: 2004, hal 257

Abin Syamsuddin Makmun. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.

Calvin S. Hall & Gardner Lidzey editor A. Supratiknya. 2005. Teori-Teori Psiko Dinamik (Klinis) : Jakarta : Kanisius

Depdiknas, 2004. Dasar Standarisasi Profesi Konseling. Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akdemik Dirjen Dikti

Gendler, Margaret E..1992. Learning & Instruction; Theory Into Practice. New York : McMillan Publishing.

Gerlald Corey. 2003. Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi (Terj. E. Koswara), Bandung : Refika

Gerungan 1964. Psikologi Sosial. Bandung : PT ErescoH.M. Arifin. 2003. Teori-Teori Konseling Agama dan Umum. Jakarta. PT Golden Terayon Press.

Hurlock, Elizabeth B. 1980. Developmental Phsychology. New Yuork : McGraw-Hill Book Company

Moh. Surya. 1997. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung PPB – IKIP Bandung

.———-2006. Profesionalisme Konselor dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (makalah). Majalengka : Sanggar BK SMP, SMA dan SMK

Muhibbin Syah. 2003. Psikologi Belajar. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.

Prayitno, dkk. 2004. Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdiknas

.———-, dkk. 2004. Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Rineka Cipta

.——–2003. Wawasan dan Landasan BK (Buku II). Depdiknas : Jakarta

Sarlito Wirawan.2005. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta : Raja Grafindo

Sofyan S. Willis. 2004.Konseling Individual; Teori dan Praktek. Bandung : Alfabeta

Sumadi Suryabrata. 1984. Psikologi Kepribadian. Jakarta : Rajawali.

Syamsu Yusuf LN. 2003. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.

Catatan Akhir

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref1

Moeflich Hasbullah (ed.), Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: IIIT-I, LSAF, IRIS, Cidesindo, 2000), halaman xxx.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref2

Lihat dalam kertas kerja Zainal Abidin Bagir, Islamisasi Sains atau Objektifikasi Islam, disampaikan dalam seminar epistemologi Islam IIIT Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2001 di Universitas Paramadina, Jakarta.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref3

Lihat Leif  Stenberg, “The Islamization of Science or the Marginalization of Islam:The Positions of Seyyed Hossein Nasr and Ziauddin Sardar” dalam  http://www.hf.uib.no/instituter/smi/paj/Stenberg.html Ini merupakan cuplikan dari judul bukunya yang berjudul The Islamization of Science. Four Muslim Positions Developing an Islamic Modernity (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1996).

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref4

Beliau adalah ilmuwan AS kelahiran Palestina. Langkah-langlah islamisasi yang disusunnya terdiri dari 12 langkah dan dapat dibaca di bukunya yang berjudul Islamisasi Pengetahuan (Bandung: Pustaka Salman, 1984). Buku tersebut merupakan rangkuman dari forum simposium internasional tentang islamisasi pengetahuan yang diadakan di Islamabad, Pakistan tahun 1981.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref5

Langkah-langkah tersebut adalah (1) penguasaan disiplin ilmu modern: penguraian kategoris, (2) survei disiplin ilmu, (3) penguasaan khasanah Islam: sebuah antologi, (4) penguasaan khasanah ilmiah Islam tahap analisa, (5) penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu, (6) penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern: tingkat perkembangannya di masa kini, (7) penilaian kritis terhadap khasanah Islam: tingkat perkembangannya masa kini, (8) survei permasalahan yang dihadapi umat Islam, (9) survei permsalahan yang dihadapi umat manusia, (10) analisa kretaif dan sintesa, (11) penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam: buku-buku daras tingkat universitas, dan (12) penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Terlihat bahwa Faruqi mencoba melakukan sebuah proses integralisai deduktif. Ini yang membedakannya dengan Ziauddin Sardar yang mencoba melihatnya murni dari sumber Islam an sich. Oleh Sardar fondasinya adalah dengan mendasarkan pada epistemologi Islam sebagai sebuah kerangka pedoman mutlak. Lengkapnya dapat dibaca buku beliau, Rekayasa Masa Depan Islam (Bandung: Mizan)

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref6

Lihat Taha Jabir al Alwani, The Islamization of Knowledge: Yesterday and Today, (Herndon, USA: IIIT, 1995). Buku ini berisikan mengenai diskursus tentang islamisasi pengetahuan berikut dengan tujuan adanya islamisasi pengetahuan.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref7

Dapat dilihat juga Imad al Din Khalil, Madkhal ila Islamiyat al Ma’rifah, (Herndon, USA: IIIT, 1991) halaman 15, dan Abu al Qasim Hajj Hammad, Manhajiyat al Quran al Ma’rifiyah, (Herndon, USA: IIIT, 1991) halaman 19.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref8

Dapat dilihat pada kertas kerja Armahedi Mahzar, Menuju Sains Islami di Masa Depan: Langkah-langkah Strategis Integralisasi, yang disampaikan dalam seminar epistemologi Islam IIIT Indonesia, 15 Agustus 2002 di Universitas Paramadina Jakarta. Beliau menwarkan lima langkah integralisasi agar muncul apa yang disebut sebagai sains islami.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref9

Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas, (Bandung: Mizan, 2002) halaman 213.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref10

Op.Cit., Armahedi Mahzar, halaman 2-13

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref11

Lihat J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terjemahan DR Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), halaman 54.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref12

Istilah EQ memang cenderung salah kaprah. Huruf Q yang merupakan singkatan dari quotient dalam konsep IQ adalah angka pembagi yang diperoleh individu setelah mengikuti tes kecerdasan. Konsepnya adalah bahwa IQ hasil dari pembagi antara usia mental (mental age/MA) dan usia kronologis (chronological age/CA).  Sementara kecerdasan emosional hingga saat ini tidak ada tes semacam tes kecerdasan seperti IQ. Begitu juga munculnya istilah Spiritual Quotient (SQ). Dalam pandangan saya ini adalah sebuah usaha mendudukkan secara sejajar dengan konsep IQ yang sudah terlebih dahulu mapan, atau simbolisasi yang akan mudah dikenal dan diingat oleh orang awam sekalipun.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref13

Beberapa buku yang penulis ketahui dalam isu ini misalnya buku Robert Frager, Hati, Diri dan Jiwa (Jakarta: Serambi, 2002), Inayat Khan, Dimensi Spiritual Psikologi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000) atau buku-buku yang bersinggungan dengan sufisme dan psikologi. Memang ada catatan-catatan penting berkaitan dengan pendefinisian spiritualitas ini dalam pengkajian di psikologi.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref14

Lihat Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) halaman 191-200.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref15

Dapat dilihat dalam makalah Achmad Mubarok Jiwa Manusia: Perspektif Psikologi Islam dan Psikologi Modern, disampaikan dalam diskusi serial Psikologi Islam di IIIT Indonesia pada 11 April 2002. Malik Badri juga sempat mengatakan sekarang telah terjadi amerikanisasi psikologi. Lihat paper beliau Islamic Psychology: Its What, Why, How and Who. Paper ini dikirimkan pada saat Simposium Nasional Psikologi Islam 2001 di Unisba, Bandung, 22 Juli 2001.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref16

Lihat Abdul Mujib, Fitrah: Antara Potensi dan Implikasi Psikologis, makalah yang disampaikan dalam diskusi serial Psikologi Islam di IIIT-I, 7 Mei 2002. Lihat juga buku beliau Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan  Psikologis, (Jakarta: Darul Falah, 1999).

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref17

Lihat M. Thoyibi dan M. Ngemron (ed.), Psikologi Islam, (Surakarta: UMS Press, 1996), halaman 32. Buku ini merupakan kumpulan kertas kerja yang disampaikan pada acara Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11-13 November 1994.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref18

Lihat artikel Yasien Muhammad, Fitrah: Inborn Natural Predisposition, http://www.angelfire.com/al/islamic_psychology

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref19

Lihat artikel Yasien Muhammad, Ibn Taymiyah’s Views on Fitrah, www.angelfire.com/al/islamic_psychology

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref20

Robert Frager memperkenalkan tujuh tingkatan nafs. Ketujuh nafs itu adalah nafs tirani, nafs penuh penyesalan, nafs yang terilhami, nafs yang tenteram, nafs yang ridha, nafs yang diridhai Tuhan dan nafs yng suci. Lihat Frager, Hati, Diri, dan Jiwa, halaman 90-127.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref21

Op. cit., Abdul Mujib

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref22

Lihat H. Fuad Nashori, Mimpi Nubuwat: Menetaskan Mimpi yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), halaman 133-138.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref23

Lihat buku Prof. DR. dr. H. Dadang Hawari, Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), halaman 5.

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref24

Lihat dalam artikel Abdul Hayyie al Kattani, Rekayasa Masa Depan Islam: Dengan Revitalisasi Warisan Klasik Islam (Turats) Sebaga Illustrasi,dalam http://www.kmnu.org/

http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/psikologi_islami.htm?200910 – _ednref25


[1] . http://www.psb-psma.org

[2] . Alwisol, Psikologi kepribadian, (Malang  : UMM Press, 2004). Cet I h. 2

[3] . http://www.geocities.com/jurnal iiitindonesia/psikologi islami.htm?200910-edn 11

[4] . Ibid, h. 12

[5] . Ibid, h. 13

[6] . Ibid, h. 14

[7]. Ibid, h. 15

[8] . http://www.Humam-Metric-Indonesia.com

[9] . http://www.Setiyo.Wordpress.com

[10] . Calvin S. Hall & Gardner Lidzey, Teori-teori Psiko Dinamik(Jakarta: Kanisius, 2005),

[11] . Gerlald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi(Bandung: Refika, 2003),

[12] . www. Akhmad Sudrajat, M.Pd

[13].   http://www.Setiyo.wordpress.com op. cit,

[14] . http://www.geocities.com/jurnal iiitindonesia/psikologi islami.htm?200910-edn 4

[15] . Ibid, h. 7

[16] . Ibid, h. 8

[17] . Ibid, h. 9

[18] . Ibid, h. 15

[19] . Ibid, h. 16

[20]. www. Geocities.com

[21] . http://www.Makalah & Skripsi. Blogspud.com/2008/07

HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Februari 8, 2010

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang diselenggarakan mulai hari ini. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya adalah ahli di bidang Hukum Islam, mengingat fokus kajian akademis saya adalah hukum tatanegara. Namun mengingat topik seminar ini adalah transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional, maka titik singgungnya dengan hukum tata negara, sejarah hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum kiranya jelas keterkaitannya. Bidang-bidang terakhir ini juga menjadi minat kajian akademis saya selama ini. Sebab itulah, saya memberanikan diri untuk ikut berpartisipasi dalam seminar ini, dengan harapan, sayapun akan dapat belajar dari para pemakalah yang lain dan para peserta seminar ini. Saya bukan pura-pura tawaddhu’, karena saya yakin sayapun dapat berguru menimba ilmu dengan mereka.
Akar Historis dan Sosiologis Hukum Islam
Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai Al-Ahkamul Fuqoha, dan kaum Muhammadiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hassan dari Persis, Soal Jawab, dibaca orang sampai ke negara-negara tetangga.
Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur’an dan al-Hadith. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kompisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.
Jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.
Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.
Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian.Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.
Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu. Saya masih menyimpan buku antik Compendium Freijer itu yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.
Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya. Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.
Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan ituterjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.
Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.
Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.
Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.
Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat. Namun kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lamban. Baru di era Pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang iniberjalan relatif cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi kita.
Keadaan ini berjalan lebih cepat lagi, ketika kita memasuki era Reformasi. Ketika UUD 1945 telah diamandeman, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, apalagi ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi. Namun Wetboek van Sraftrechts atau KUH Pidana masih tetap berlaku. Tetapi berbagai norma hukum baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus telah dilahirkan, sejalan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga penegakan hukum, dan upaya untuk memberantas berbagai jenis kejahatan. Kita misalnya memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Terorisme dan sebagainya.
Kebijakan Pembangunan Hukum
Setelah kita merdeka, kita telah memiliki undang-undang dasar, yang kini, oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, diletakkan dalam hirarki tertinggiperaturan perundang-undangan kita. Setelah MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan, maka semua undang-undang harus mengacu langsung kepada undang-undang dasar.Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materil terhadap undang-undang dasar. Kalau mahkamah berpendapat bahwa materi pengaturan di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang dasar, maka undang-undang itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.
Dilihat dari sudut teori ilmu hukum, undang-undang dasar adalah sumber hukum. Artinya undang-undang dasar itu adalah sumber dalam kita menggali hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif, dalam hal ini undang-undang. Sudah barangtentu undang-undang dasar semata, tidaklah selalu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam merumuskan norma hukukm positif, mengingat sifat terbatas dari pengaturan di dalam undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yang pada umumnya memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaran negara, kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk jaminan hak-hak asasi manusia dan hak asasi warganegara. Di samping undang-undang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.
Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif lainnya, para perumus kaidah-kaidah hukum positif harus pula merujuk pada faktor-faktor filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat, dan kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah, dalam merumuskan kaidah hukum postif,kita tidak boleh bertindak sembarangan, oleh karena jika kaidah-kaidah yang kita rumuskan itu bertentangan dengan apa yang saya sebutkan ini, maka kaidah hukum yang kita rumuskan itu sukar untuk dilaksanakan di dalam praktik. Unsur-unsur filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, dapat kita simak di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tentu kita dapat menguraikan dan menafsirkan rumusan-rumusan itu dari sudut filsafat hukum, walau tentu di kalangan para ahli akan terdapat perbedaan-perbedaan penekanan dan pandangan.
Syariat, Fikih dan Qanun
Dari uraian-uraian di atas, timbullan pertanyaan, di manakah letak atau posisi hukum Islam yang saya maksudkan, dalam hukum nasional kita? Sebelum menguraikan lebihlanjut jawaban atas pertanyaan ini, saya harus menguraikan lebih dulu, apakah yang dimaksud dengan “hukum Islam” itu dalam perspektif teoritis ilmu hukum.Kalau kita membicarakan hukum Islam,kita harus membedakannya antara syariat Islam, fikih Islam dan qanun. Mengenai syariat Islam itu sendiri, ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Ibnu Taymiyyah misalnya berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam al-Qur’an dan al-Hadith itu adalah syariat Islam. Namun untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas seperti diberikan Ibnu Taymiyyah itu tidak banyak membantu.
Ada baiknya jika kita membatasi syariat Islam itu hanya kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang secara ekspilisit mengandung kaidah hukum di dalamnya. Kita juga harus membedakannya dengan kaidah-kaidah moral sebagai norma-norma fundamental, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sopan santun. Dengan pembatasan seperti ini, maka dengan merujuk kepada pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf, maka kaidah-kaidah hukum dalam syariah itu — baik di bidang peribadatan maupun di bidang mu’amalah — tidaklah banyak jumlahnya. Al-Khallaf menyebutkan ada 228 ayat al-Qur’an yang dapat dikategorikan mengandung kaidah-kaidah hukum di bidang mu’amalah tadi, atau sekitar 3 persen dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an.Rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ayat-ayat itu pada umumnya masih bersifat umum. Dengan demikian, belum dapat dipraktikkan secara langsung, apalagi harus dianggap sebagai kaidah hukum positif yang harus dijalankan di sebuah negara. Bidang hukum yang diatur secara rinci di dalam ayat-ayat hukum sesungguhnya hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.
Bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum ekonomi, pidana, diberikan asas-asasnya saja. Khsus dibidang pidana, ada dirmuskan berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya, yang dikategorikan sebagai hudud dan ta’zir. Kalau kita menelaah hadith-hadith Rasulullah, secara umum kitapun dapat mengatakan bahwa hadith-hadith hukum jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dalam sejarah perkembangannya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith syar’ah telah mengalami pembahasan dan perumusan yang luar biasa. Pembahasan itulah yang melahirkan fikih Islam. Saya kira fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan para ulama di kemudian hari, sejauh menyangkut masalah hukum, dapat pula dikategorikan ke dalam fikih Islam. Sepanjang sejarahnya pula, norma-norma syar’ah telah diangkat menjadi kaidah hukum positif di kekhalifahan, kesultanan atau kerajaan Islam di masa lalu. Dari sinilah lahir kodifikasi hukum Islam, yang dikenal dengan istilah Qanun itu.
Pembahasan dalam fikih Islam telah melahirkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang amat luar biasa. Para ahli hukum Islam juga membahas filsafat hukum untuk memahami pesan-pesan tersirat al-Qur’an dan hadith, maupun di dalam merumuskan asas-asas dan tujuan dirumuskannnya suatu kaidah. Fikih Islam telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum, yang mencerminkan landasan berpikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, dan kondisi politik yang sedang berlaku. Fikih Islam juga mengadopsi adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para fuqaha kadang-kadang juga mengadopsi hukum Romawi. Menelaah fikih Islam dengan seksama akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, betapa dinamisnya para ilmuwan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Walau, tentunya ada zaman keemasan, ada pula zaman kemunduran.
Patut kita sadari Islam masuk ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dan kemudian membentuk masyarakat poltis pada penghujung abad ke 13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah dan Eropa telah mengalami kemunduran. Ulama-ulama kita di zaman itu nampaknya belum dibekali kemampuan intelektual yang canggih untuk membahas fikih Islam dalam konetks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fikih yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fikih di zaman keemasan Islam, dan ketika mazhab-mazhab hukum telah terbentuk. Namun demikian, upaya intelektual merumuskan Qanun tetap berjalan. Di Melaka, misalnya mereka menyusun Qanun Laut Kesultanan Melaka. Isinya menurut hemat saya, sangatlah canggih untuk ukuran zamannya, mengingat Melaka adalah negara yang bertanggungjawab atas keamanan selat yang sangat strategis itu. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu mengilhami qanun-qanun serupa di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang lain, seperti di Kesultanan Bima.
Keberlakuan Hukum Islam
Dengan uaraian-uraian di atas itu, saya ingin mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu?Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.
Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.
Setahun yang lalu, Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islamke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.
Syariat sebagai Sumber Hukum
Suatu hal yang agak “krusial” sehubungan dengan syariat Islamdalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. Kaidah-kaidah hukum pidana di dalam sayariat itu dapat dibedakan ke dalam hudud dan ta’zir. Hudud adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya. Sementara ta’zir hanya merumuskan delik, tetapi tidak secara tegas merumuskan sanksinya. Kalau kita membicarakan kaidah-kaidah di bidang hukum pidana ini, banyak sekali kesalahpahamannya, karena orang cenderung untuk melihat kepada sanksinya, dan bukan kepada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi itu antara lain hukuman mati, ganti rugi dan maaf dalam kasus pembunuhan, rajam untuk perzinahan, hukum buang negeri untuk pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan yang sah dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada perumusan deliknya, maka delik hudud pada umumnya mengandung kesamaan dengan keluarga hukum yang lain, seperti Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Anglo Saxon. Dari sudut sanksi memang ada perbedaannya.
Sudah barangtentu kaidah-kaidah syariat di bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fikih, apalagi jika ingin transformasi ke dalam kaidah hukum positif sebagai hukum materil. Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai jenis pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran,pembunuhan karena kelalaian,pembunuhan sebagai reaksi atas suatu serangan, dan sebagainya. Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam syariat belum dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa suatu telaah mendalam untuk melaksanakannya.
Problema lain yang juga dapat mengemuka ialah jenis-jenis pemidanaan (sanksi) di dalam pidana hudud. Pidana penjara jelas tidak dikenal di dalam hudud, walaupun kisah tentang penjara disebutkan dalam riwayat Nabi Yusuf. Pidana mati dapat diterima oleh masyarakat kita, walau akhir-akhir ini ada yang memperdebatkannya. Namun pidana rajam, sebagian besar masyarakat belum menerimanya, kendatipun secara tegas disebutkan di dalam hudud. Memang menjadi bahan perdebatan akademis dalam sejarah hukum Islam, apakah jenis-jenis pemidanaan itu harus diikuti huruf demi huruf, ataukah harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan penerimaan masyarakat di suatu tempat dan suatu zaman. Kelompok literalis dalam masyarakat Muslim, tentu mengatakan tidak ada kompromi dalam melaksanakan nash syar’iat yang tegas. Sementara kelompok moderat, melihatnya paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal (ultimum remidium), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik. Masing-masing kelompok tentu mempunyai argumentasi masing-masing, yang tidak akan diuraikan dalam makalah ini.
Pada waktu tim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman, sejak era Ismail Saleh, diberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, tim perumus nampaknya telah menjadikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagai sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana yang bersifat nasional. Karena itu, tidak mengherankan jika ada delik pidana adat — seperti orang yang secara terbuka menyatakan dirinya memiliki kemampuan melakukan santet untuk membunuh orang lain — yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP warisan Belanda, dimasukkan ke dalam draf KUHP Nasional. Demikian pula rumusan pidana perzinahan, nampaknya mengambil rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam pemidanaannya. Dalam draf KUHP Nasional, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah.
Sementara KUHP warisan Belanda jelas sekali perumusannya dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik, yang merumuskan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP warisan Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan— misalnya pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP Belanda ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pemidanaanya mengambil jenis pemidaan dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara.
Dari uraian saya yang panjang lebar di atas, terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam, hukum Islam maupun fikih Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga halnya, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti hukum perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional kita. Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional.
Di negara kita, bukan saja hukum Islam – dalam pengertian syariat – yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum poistif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam. Saya katakan pada mereka, selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara Adat.
Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konsititusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.
Demikianlah uraian saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah jua, saya mengembalikan segala persoalan.

tentang poligami

Februari 8, 2010

MAKALAH

1. jarak antarbaris 2 spasi
2. jarak antar penunjuk bab ( misal bab I ) dengan tajuk bab (misalnya pendahuluan) 2 spasi
3. jarak antar tajuk bab (judul BAB ) dengan teks pertama isi naskah antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah 4 spasi
4. jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 spasi
5. tiap aknea isi naskah diketik menjorok ke dalam (kanan) sejauh 5 ketikan
6. jarak antara baris akhir teks isi naskah dengan tajuk anak bab berikutnya adalah 4 spasi
7. jarak antara teks dengan tabel, Gambar , grafik atau diagram adalah 3 spasi
8. aknea baru diketik menjorok de dalam (ke kanan) sejauh 4 ketikan dari marjin kiri teks isi naskah jarak antara aknia 2 spasi
9. petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru

1.Apakah anda setuju dengan adanya pologami?
A . ya
B . tidak
Alasan : kebanyakan suami yang berpoligami tidak bersikap adil sama istri – istrinya banyak contoh .
2 Apakah perlu adanya aturan tentang poligami?
A . Ya
B . Tidak
Alasan : kalou tidak ada aturan poligami / U.U. suami yang poligami mungkin berpikir 2 X.
3 Bagaimana sikap anda apabila keluarga / kerabat anda menganut poligami?
A. Setuju
B. Tidak
Alasan : karena poligami tidak pantas di anut oleh. Orang indonesia khususnya.
4 apakah kerabat anda ada yang melakukan poligami?
A ada
B tidak
Alasan mereka berpoligami : —

5 Menurut anda, apakah setiap suami yang berpoligami dapat bersikap adil
A Ya
B Tidak
Alasan : bersikap adil harus di miliki bagi seorang suami khusus nya yang berpoligami.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Poligami

Poligami atau lebih tepat dari poligini adalah sebuah penomena seorang laki-laki yang telah bersetatus sebagai seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Poligini ini telah dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang yunani yang berkebudayaan tinggi dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia.

2. Poligami Menurut Islam
Qur’an mengizinkan seorang laki-laki mempunyai empat orang istri dan sebnayak gundik-gundiknya ( istri simpanan ) hal itu dapat dilakukan apabila laki-laki itu mampu bersikap adil. Hal ini teruang dalan QS.An-Nisa ayat 3:
“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ( bilamana kamu mengawininya ), maka kawinlah wanita-wanita ( lain ) yang kamu senangi. Dua, tiga, dan empat. Kemudian jika kamu takut berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Maksud dari QS An-Nisa ayat 3 diatas tersebut yakni bahwa poligami itu halal, dan menjadi haram ketika persyaratan adil tidak dapat dipenuhi. Larangan bagi para suami untuk berpoligami jika tidak dapat bersikap adil, terdapat dalam QS.AN-Nisa ayat 129:
“Dan kamu sekali-kali tidak dapay berlaku adil di antara istri-isrtimu walaupun kmau sangai ingin berbuat demikian, karna itu jangan lah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan ynag lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengdakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah maha penganpun lagi maha penyayang.”
Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat tafsir al-Manar tentang QS.An-Nisa ayat 129 Dan sungguh Allah Ta’ala telah berfirman pada ayat lain dari surat (ayat 129-dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demian). Maksud adil disini adalah adil dalam hal kecenderungan hati. Karena jika tidak dipahami seperti itu tentu gabungan dua ayat ini (ayat 129 dan 3) akan menghasilkan kesimpulan, tidak boleh poligami dalam kondisi bagaimanapun juga. Terlebih jelas sekali firman-nya sesudahnya, (karena itu yang lain terkatung-katung). Jadi maksudnya, Allah mengampuni seorang hamba yang kecenderungan hatinya di luar kuasanya.(Tafsir al-manar 4:248).

Ayat tersebut tidak berarti menegaskan, karena adil yang sebenarnya tidak mungkin terpenuhi maka poligami terlarang. Melainkan hanya menegaskan adil yang sebenarnya tidak akan terpenuhi, maka janganlah cenderung kepada salah satu istri dan sama sekai tidak diperintahkan meninggalkan poligami.

Ada veverapa hadis yang menjelaskan tentang poligami pada zaman rasulullah diantaranya, Shahih muslim, Kitab Fadla’il as-shahabah, bab fadla’il Fatimah binti-Nabiy’alaihasshalatu wa-salam, 4,1902 no 2449:
Dari al-Miswar ibnu makhrajan, bahwasannya ia mendengar rasulullah Saw di atas mimbar sabda: “Sesungguhnya Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin kepada untuk menikahkan salah seorang putri mereka kepeda `Aliy ibn Abi Thalib, maka aku tidak izinkan mereka, kemudan aku tidak inginkan mereka. Kecuali putra Abi Thalib itu (‘Aliy) besedia menceraikan putriku dan kemudian memilih menikahi anak perempuan itu. Karena sungguh anakku itu bagian dari diriku. Meresahkan apa yang meresahkannya, dan menyakitiku apa yang menyakitin”

Sementara itu riwayat muslim yang lainnya pun memberikan uraian tentang alasan Rasul Saw tidak mau putrinya, Fathimah, dimadu.
“Sesungguhnya Fathimah itu bagian dari diriku dan aku takut is diuji dalam hal agamanya.”Al-Mizwar berkata: kemudian beliau menyebutkan kerabat jauhnya dari Abd Syams, beliau memunjinya dan menceritakan kebaikannya. Beliau bersabda :”la pernah menyatakan sesuatu dan ia memenuhinya, ia pernah berjanjji kedaku dan menepatinya, dan sungguh aku tidak bermaksud mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah jangan sampai bersatu putri Rasulullah dan putri musuh Allah di satu tempat untuk selama-lamya.

Dari riwayat disebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:
Pertama, Rasul Saw sadar betul bahwa poligami itu halal, dan sama sekali tidak bermaksud mengharamkan.
Kedua, alasan rasulullah tidak mengizinkan ‘Aliy poligami hanya karena satu saja,yakni tidak tega kalau Fathimah seorang putri Rasul Allah dimadu dengan putri musuh Allah, Abu jahal. Walaupun beberapa kerabat dari mereka memaksa, tetap tida akan Rasul Saw izinkan kecuali jika memang ‘Aliy hendak memilih dia daripada Fathumah.

3. Adapun situasi yang mengkondisikan adalah laki-laki utuk berpoligami

1. jika seorang laki-laki mempunyai istri yang berusia lanjut dan tidak bisa melayaninya lagi, padahal ia sangat memerlukan penerus dan faktanya ia mampu berbuat adil dan mampu mengurus anaknya.
2. jika seornag laki-laki mempunyai istri yang mandul dan secara darurat istri memerlukan keturunan, maka maslahat bagi meniah lagi.
3. jika seorang laki-laki tidak merasa cukup dengan seorang istri karena dorongan syahwatnya tinggi sementara pelayanan istri kurang maka lebih selamat jika isa berpoligami.

4. jika seorang laki-laki mempunyai istri yang msa haidnya lama sampai 15 hari setiap bulannya, sementara ia tidak menunngu, maka jika ada jalan lain sebaiknnya ia menikah lagi.
5. jika di satu negara penduduknya labih banyak perempuan, misalnya diakibatkan perang, maka demi mencegah perizinkan, sebaiknya seorang laki-laki beristri lebih dari satu.

4. Dampak Positif Poligami
Diantara pro kontra poligami, ternyata poligami memiliki dampat positif antara lain:

• Poligami menekan merajelanya prositusi
• Poligami akan memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan dan keibuan yang kalau tidak akan terpaksa hidup tampa suami karena sistim monogami
• Poligami akan menguran sebab-sebab drama perceraian yang tak terhitung banyaknya.
• Poligami akan memperbaiki jenis bangsa demi masa depan anak-anak yang baik, semua syah dan semua wanita akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan gembira.

TAHUN BARU HIJRIAH VS TAHUN BARU MASEHI Tidak ada orang yang lupa ada apa di tanggal 1 Januari. Setiap orang tahu, 1 Januari merupakan tanggal pergantian hari yang agak spesial, karena selain berganti hari, juga berganti tahun. Tahun baru. Bahkan sebagaian di antara kita menunggu-nunggu tahun baru itu. Karena di sana terdapat berbagai kemeriahaan yang jarang terjadi di hari-hari yang lainnya. Tapi, adakah dari kita yang menanti 1 Muharram? Selalu dalam setiap tahunnya, pergantian tahun baru selalu diisi dengan kemeriahan pesta. Konvoi kendaraan bermotor pada malam tahun baru selalu membuat jalan raya yang biasanya lengang pada tengah malam, menjadi padat merayap pada pergantian tahun, bahkan banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Selain itu, di berbagai media khususnya televisi berlomba-lomba menyajikan acara terbaiknya. Mulai dari film-film terbaru, sampai pada acara konser dengan artis-artis terkenal yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Semuanya gegap gempita. Sementara itu, apa yang kita lakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah? Sangat sedikit dari kita yang mengingat, apalagi merayakannya. Padahal, tahun baru hijriah telah tertoreh dalam sejarah Islam. Saat itu rasul kita, Nabi Muhammad saw, berhijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk membangun kekuatan Islam. Sebagai umat Islam, seharusnya kita lebih bangga akan Tahun Baru Hijriah. Mengisinya dengan muhasabah, syiar Islam dan tekad untuk membangun kekuatan dalam diri umat agar lebih baik. Bukan hanya berfoya-foya mengisi tahun baru yang hakikatnya hanya mengurangi jatah waktu kita hidup di dunia.

Februari 2, 2010

TAHUN BARU HIJRIAH VS TAHUN BARU MASEHI

Tidak ada orang yang lupa ada apa di tanggal 1 Januari. Setiap orang tahu, 1 Januari merupakan tanggal pergantian hari yang agak spesial, karena selain berganti hari, juga berganti tahun. Tahun baru. Bahkan sebagaian di antara kita menunggu-nunggu tahun baru itu. Karena di sana terdapat berbagai kemeriahaan yang jarang terjadi di hari-hari yang lainnya. Tapi, adakah dari kita yang menanti 1 Muharram?

Selalu dalam setiap tahunnya, pergantian tahun baru selalu diisi dengan kemeriahan pesta. Konvoi kendaraan bermotor pada malam tahun baru selalu membuat jalan raya yang biasanya lengang pada tengah malam, menjadi padat merayap pada pergantian tahun, bahkan banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Selain itu, di berbagai media khususnya televisi berlomba-lomba menyajikan acara terbaiknya. Mulai dari film-film terbaru, sampai pada acara konser dengan artis-artis terkenal yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Semuanya gegap gempita.

Sementara itu, apa yang kita lakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah? Sangat sedikit dari kita yang mengingat, apalagi merayakannya. Padahal, tahun baru hijriah telah tertoreh dalam sejarah Islam. Saat itu rasul kita, Nabi Muhammad saw, berhijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk membangun kekuatan Islam.

Sebagai umat Islam, seharusnya kita lebih bangga akan Tahun Baru Hijriah. Mengisinya dengan muhasabah, syiar Islam dan tekad untuk membangun kekuatan dalam diri umat agar lebih baik. Bukan hanya berfoya-foya mengisi tahun baru yang hakikatnya hanya mengurangi jatah waktu kita hidup di dunia.

Hello world!

Februari 2, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.